TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Ada gerobak, tenda, dan, payung-payung lapak pedagang kaki lima (PKL) menggunakam trotoar Jalan Bung Karno, Purwokerto sebagai tempat berdagang. 

Ruang publik yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki itu kini berubah menjadi sentra aktivitas niaga informal yang semrawut. 

Penataan kawasan yang semula digadang sebagai koridor ekonomi modern, nyatanya menghadapi tantangan pelik dalam pengelolaan PKL.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi, mengakui kondisi tersebut menjadi perhatian serius. 

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki rencana memindahkan para PKL dari trotoar ke shelter khusus. 

Namun keterbatasan dana juga menjadi kendala utama.

"Memang ada rencana relokasi PKL dari Jalan Bung Karno. 

Tapi shelter yang tersedia saat ini baru bisa menampung sekitar 40 pedagang. 

Sementara jumlah pedagang yang tercatat mencapai 500 orang, terbagi dalam enam paguyuban," ujar Gatot kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (14/6/2025).

Risiko Relokasi Parsial

Gatot menyebutkan kendalanya apabila hanya sebagian PKL yang dipindahkan, maka akan muncul risiko baru. 

Kekosongan di area lama bisa saja dimanfaatkan oleh pedagang lain yang belum terdata, sehingga penertiban menjadi kontraproduktif.

"Kita khawatir kalau ada sebagian yang pindah, nanti lapak lamanya diisi pedagang baru.

Jadi itu harus diantisipasi," ucapnya. 

Selain itu, ia menyebut kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam proses relokasi massal. 

Dengan anggaran terbatas, relokasi seluruh pedagang dalam waktu dekat belum memungkinkan.

Dinas Perdagangan juga menegaskan saat ini pihaknya tidak memungut retribusi atau pajak apapun dari PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Bung Karno. 

Bahkan, soal status perizinan PKL dan kepemilikan lahan yang digunakan pun belum sepenuhnya jelas.

"Kami pastikan tidak ada pungutan retribusi resmi dari dinas," jelas Gatot.

Penataan Masih Dalam Telaah, Lokasi Shelter Baru Dicari

Saat ini, konsep shelter dan penataan ulang PKL masih dalam proses penelaahan oleh Dinas Perdagangan. 

Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah aspek sosial dan spasial, seperti larangan berjualan di dekat kantor DPRD atau fasilitas publik lainnya.

"Kami juga sedang kaji kemungkinan penggunaan kolam retensi (embung) milik Kementerian PUPR untuk aktivitas PKL, tentu harus disesuaikan dengan peruntukannya," kata Gatot. 

Ia menambahkan, Pemkab berkomitmen menjaga jumlah PKL sesuai data yang disepakati, serta akan menindak bangunan atau lapak yang tidak sesuai izin.

Penataan Jalan Bung Karno seharusnya menjadi wajah baru Purwokerto sebagai kota yang bersiap menjadi destinasi wisata. 

Namun, problem klasik soal PKL, ketidakjelasan regulasi, hingga lambatnya penataan ruang justru menjadikan kawasan ini rawan konflik sosial.

Diperlukan komitmen kuat dan solusi menyeluruh dari Pemkab Banyumas agar jalan utama ini kembali nyaman bagi semua warga, termasuk pejalan kaki. (jti)