Sejumlah atlet disabilitas berprestasi di Bekasi mengaku telah diusir secara mendadak dari mes tanpa surat resmi dan tanpa alasan yang jelas. Hal ini mendapat perhatian dari Menpora RI, Dito Ariotedjo.
Pengusiran itu terjadi setelah mereka berani menyuarakan hak-hak mereka, termasuk soal gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan, ke Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi. Setelah menyampaikan aspirasi itu, para atlet justru menerima surat pemberhentian dari pembinaan tanpa ada dialog atau pemanggilan resmi.
"Kami dianggap membangkang, dianggap berdemo, padahal kami hanya menyampaikan keluhan kami secara baik-baik kepada anggota dewan. Tapi malamnya langsung ada surat pemberhentian. Tidak manusiawi," ujar Indah.
Menpora tak sepakat dengan pengusiran tersebut. Pihaknya akan mengecek terkait apa yang sebenarnya terjadi.
"Saya sedang cek ke pimpinan daerah tersebut. Tidak boleh main pecat sepihak, tapi sedang saya cek informasi yang lengkapnya," tutur Menpora kepada kumparan.
Perbesar
Menpora Dito Ariotedjo memberikan sambutan pertanyaan wartawan saat ramah tamah Menpora dengan Wamenpora di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Para atlet berharap suara mereka tidak diabaikan. Mereka menuntut kejelasan status, pencairan hak-hak yang tertunda, dan penghentian segala bentuk intimidasi.
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi merespons isu pengusiran, intimidasi, dan penggelapan dana terhadap para atlet disabilitas binaannya.
Humas NPCI Kabupaten Bekasi, Abdur Roup, menyatakan pihaknya membantah keras adanya tindakan pengusiran. Menurutnya, para atlet yang disebut diusir tersebut sejatinya tidak terpanggil dalam program pembinaan tahun 2025 karena tidak masuk dalam kualifikasi yang ditetapkan.
"Tidak ada pengusiran. Kami sedang dalam masa libur dan belum melakukan pemanggilan resmi. Mereka yang merasa tidak dipanggil, mengambil barangnya dan pulang. Itu bukan diusir," kata Abdur, Selasa (17/6).
NPCI menyebutkan bahwa tidak terpanggilnya sejumlah atlet dalam program pembinaan tahun ini murni karena pertimbangan teknis. Beberapa nomor tanding, termasuk untuk cabang tunarungu, tidak lagi dipertandingkan dalam event nasional, sesuai dengan kebijakan dari NPC pusat.
"Ada promosi dan degradasi. Atlet yang nomornya tidak dipertandingkan otomatis tidak bisa dibina lebih lanjut. Itu bukan keputusan sepihak, tapi berdasarkan kebijakan dari tingkat nasional," ujar Abdur.
Dari total 115 atlet binaan, hanya 70 yang dipanggil untuk menjalani pembinaan tahun ini. NPCI menyatakan bahwa tidak adanya event besar di tahun 2025 menjadi alasan utama fokus pembinaan dipersempit ke atlet-atlet yang dianggap potensial untuk bertanding pada 2026.
Perbesar
