Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Respon Agus Mujiono, Direkrut Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan di Kecamatan Wonosalam saat Komisi B DPRD Kabupaten Jombang temukan kejanggalan dalam pengajuan kredit perusahaan tersebut kepada BPR UMKM Jawa Timur di perusahaan plat merah yang ia pimpin. 

Adanya temuan kejanggalan dalam pengajuan kredit PDP Panglungan, Wonosalam oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jombang ini tidak dibantah oleh Agus Mujiono. 

"Menurut aturan yang kami ketahui, memang terdapat kesalahan dan atau pelanggaran terhadap Perda maupun PP atas perjanjian antara PDP panglungan dengan bank UMKM Jatim," ucapnya saat dikonfirmasi pada Minggu (22/6/2025). 

Ditanya apa langkah selanjutnya dari PDP Panglungan, Wonosalam setelah adanya temuan kejanggalan ini, pihaknya mengaku akan menunggu hasil proses hukum terlebih dahulu.

"Menunggu hasil proses hukum," singkatnya. 

Agus Mujiono sejatinya baru dikukuhan menjadi Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam Jombang menggantikan pejabat sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. 

Pengukuhan dilakukan di Ruang Swagata, Pendopo, Kabupaten Jombang pada Senin (26/5/2025) ini menjadi pertanda awal dimulainya bersih-bersih di perusahaan plat merah tersebut. 

Dalam pernyataan perdananya, Agus menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menuntaskan tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2025.

"Untuk target awal kita menyelesaikan soal masalah gaji karyawan yang belum dibayar," ucapnya saat dikonfirmasi awak media.

Selain itu, ia juga ingin menyiapkan komoditi yang siap panen, agar perputaran uang bisa kembali dimulai di Perumda Perkebunan Panglungan tersebut. 

"Komoditi yang siap panen segera kita panen, supaya perputaran uang mulai berjalan lagi. Karena memang karyawan ini 4 bulan belum menerima gaji. 

Ada belasan karyawan yang memang belum gajian," katanya. 

Ia menjabarkan, untuk tanaman yang siap panen adalah cengkeh. "Kalau tanaman seperti cengkeh tidak segera ditanam,  maka akan rusak, harus segera dipanen dan segera dibayarkan kepada para karyawan," ujarnya melanjutkan. 

Terkait gaji karyawan yang belum dibayarkan perusahaan dari bulan Januari 2025, Agus mengatakan, perusahaan akan membayar gaji yang meninggal tersebut. 

Selain tunggakan gaji karyawan, Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam ini juga masih punya kewajiban membayar utang.

Perusahaan juga fokusnya masih mengembalikan utang di Bank UMKM Jawa Timur, lantaran perusahaan plat merah itu sebelumnya mengambil dana pinjaman bergulir sebesar Rp 1,5 miliar untuk Budidaya Porang.

"Kalau untuk gaji karyawan kita ambilkan dari dalam. Kalau untuk tunggakan utang,  tentu kita akan mengikuti proses hukum yang berjalan dulu saja, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Saya juga harus menunggu hasil audit audit dari Inspektorat dan BPK. Saya tidak berani menggaransi setelahnya seperti apa," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD Kabupaten Jombang bersama Ketua DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan di Kecamatan Wonosalam pada Rabu (18/6/2025). 

Sidak ini mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengajuan kredit perusahaan tersebut kepada BPR UMKM Jawa Timur. 

"Salah satu temuan utama adalah bahwa proses pengajuan kredit senilai Rp1,5 miliar tidak memperoleh persetujuan resmi dari Bupati Jombang, yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pemegang Modal PDP Panglungan," ucap Anggota Komisi B, Muhammad Fauzan saat dikonfirmasi pada Jumat (20/6/2025). 

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (6).

Lebih jauh, jaminan atas kredit tersebut diketahui bukan berasal dari aset PDP Panglungan, melainkan berupa sertifikat tanah milik individu yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam struktur kepemilikan atau pengelolaan perusahaan daerah tersebut. 

"Penggunaan aset pribadi sebagai jaminan atas nama perusahaan dinilai tidak sah menurut regulasi yang berlaku," katanya.

Ia menyatakan bahwa BPR UMKM Jawa Timur telah melakukan dua pelanggaran serius, meloloskan kredit tanpa izin pemilik modal dan menerima jaminan yang tidak sah secara hukum. 

Oleh karena itu, lembaga perbankan tersebut dinilai bertanggung jawab penuh atas terjadinya kesalahan dalam proses pencairan dana.

"Dengan mempertimbangkan seluruh pelanggaran tersebut, Direktur PDP Panglungan yang baru tidak berkewajiban melunasi pinjaman tersebut," pungkas Fauzan. 

Ia menambahkan, posisi hukum direktur baru tidak terkait dengan perjanjian sebelumnya, yang seharusnya telah melalui proses uji kelayakan dan kepatuhan oleh pihak bank.