TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyiapkan kajian langkah antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap ketahanan energi dalam negeri.
Penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, dapat memicu lonjakan harga energi global, mengganggu pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah ke pasar internasional.
"Ini akan menjadi bahan pembahasan dan diskusi di dalam forum Jakarta Geopolitical Forum," ujar Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) akan mulai diselenggarakan, Selasa (24/6/2025).
Nantinya, akan mempertemukan pakar, akademisi, asosiasi, sektor swasta, hingga perwakilan negara-negara sahabat. Menurut Ace, penting untuk membahas dampak penutupan Selat Hormuz, termasuk jika nantinya konflik di timur tengah berkepanjangan.
"Sebagaimana kita tahu Selat Hormuz merupakan salah satu selat jalur logistik terutama hampir 30 persen minyak dunia melalui Selat Hormuz dan sejauh mana Indonesia selama ini juga mendapatkan pasokan perdagangan energi. Tentu nanti akan dibahas dalam JGF besok," kata Ace.
Di sisi lain, menurut Ace, nantinya hasil dari forum tersebut, diharapkan menghasilkan kajian-kajian yang kemudian akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan Pemerintah Indonesia. Terutama, langkah-langkah antisipatif dari dampak konflik di timur tengah.
"Mitigasi yang dilakukan oleh pemeritnah karena bagaimanapun kalau disampaikan ada kebutuhan energi, minyak kita juga berasal dari luar negeri tentu berdampak. Tentu yang kita saksikan hari ini terutama akibat dari perang Iran-Israel saham dunia mengalami gonjangan itu salah satu yang dibahas dalam JGF tersebut," imbuh Ace.
Sebelumnya, pada 22 Juni 2025, parlemen Iran menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya di Natanz, Isfahan, dan Fordow. Langkah ini merupakan simbol perlawanan politik terhadap tekanan militer AS, meski eksekusinya dijalankan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Meskipun dukungan parlemen sudah diperoleh, keputusan akhir masih menunggu otorisasi dari Dewan Keamanan Nasional. Sejumlah pejabat dan analis menilai tindakan ini sulit dilaksanakan secara penuh. Diketahui, parlemen tidak mempunyai kewenangan operasional, sehingga keputusan praktis tetap berada di tangan Dewan tersebut.
Jika benar dilakukan, penutupan ini berpotensi mengganggu aliran minyak dunia, menyebabkan lonjakan harga energi global dan meningkatkan inflasi serta instabilitas ekonomi. Uni Eropa dan AS mengingatkan bahwa blokade seperti itu berisiko besar dan bisa memicu respons militer dari kekuatan internasional.
