Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan proses pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, M Noer Rahman, masih berjalan menyusul mencuatnya dugaan poligami yang melibatkan pejabat tersebut. 

Tidak hanya Rahman, pihak-pihak yang terkait, termasuk diduga sosok istri muda, juga direncanakan akan turut dimintai keterangan oleh tim kedisiplinan.

Wahyu mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pengumpulan data yang dilakukan tim investigasi internal, yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tim kedisiplinan masih mencari data-data lagi. Saya tidak tahu kok ini lama. Saya memberikan keleluasaan supaya nanti keputusan saya tidak salah,” ujar Wahyu saat ditemui usai agenda kedinasan, Selasa (24/6/2024).

Ia mengaku belum mendapatkan laporan terbaru mengenai perkembangan proses pendalaman data. Namun Wahyu menegaskan, seluruh pihak yang berkaitan dengan dugaan kasus ini akan diperiksa, termasuk diduga istri muda dari M Noer Rahman.

“Beberapa orang sudah dipanggil. Kata mereka akan memanggil semua orang yang terkait,” ucap Wahyu.

Wahyu juga membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan BKN sebagai bentuk pendampingan agar proses berjalan sesuai regulasi dan tidak menyalahi prosedur. Konsultasi hukum juga telah dilakukan demi menjaga ketepatan langkah dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat eselon II tersebut.

Meski diterpa isu sensitif, Wahyu menyebut bahwa M Noer Rahman masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala DLH. Ia bahkan sempat mendampingi Wali Kota dalam kegiatan di Jakarta beberapa waktu lalu, saat mempresentasikan program udara bersih Kota Malang di tingkat nasional.

“Ya, kemarin ada juga dengan saya di Jakarta. Pada saat presentasi terkait dengan Kota Malang mewakili Indonesia," imbuhnya.

Wahyu belum memastikan batas waktu penyelesaian investigasi. Ia menegaskan akan menunggu hingga seluruh data dan keterangan diperoleh secara utuh, sebelum mengambil keputusan terkait nasib jabatan Rahman.