TRIBUNNEWS.COM - Anggota parlemen Iran menyetujui resolusi untuk menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pada hari Rabu (25/6/2025).
Resolusi tersebut mendapat dukungan penuh sebanyak 221 suara dan tidak ada yang menolak.
Setelah disetujui oleh parlemen, resolusi tersebut harus disetujui oleh Dewan Wali agar menjadi undang-undang.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengecam IAEA karena menolak untuk mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir Iran, pada 22 Juni 2025.
Ia mengatakan IAEA telah menghancurkan kredibilitas internasionalnya.
Mohammad Baqer Qalibaf menyatakan Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja samanya dengan IAEA sampai keselamatan fasilitas nuklir Iran terjamin.
“Program nuklir damai Iran akan maju lebih cepat,” kata juru bicara Parlemen, pada hari Rabu.
Sementara itu, Mahmoud Naboyan, Wakil Ketua Komisi Keamanan Nasional, menyatakan pokok bahasan resolusi tersebut bukanlah penarikan Iran dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
"Kami terikat oleh perjanjian ini dan telah mengumumkan kepada dunia bahwa semua kegiatan nuklir kami telah dan sedang berlangsung secara damai," kata Mahmoud Naboyan.
"Rencana ini mencakup masalah kerja sama dengan Badan tersebut, yang berarti bahwa pemasangan kamera pengaman dan kamera ekstra-pengamanan apa pun di negara kami akan dilarang," jelasnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen menegaskan Iran menginginkan jaminan keamanan bagi fasilitas nuklirnya.
"Kami menginginkan keamanan fasilitas nuklir dan pengayaan di dalam negeri," katanya.
Selain itu, Ali Nikzad, yang memimpin sesi sidang terbuka parlemen Iran menggambarkan Kepala IAEA, Rafael Grossi, sebagai orang bermuka dua.
"Grossi seharusnya malu pada dirinya sendiri karena mengatakan satu hal ketika ia berada di Iran tetapi melakukan hal lain ketika ia kembali ke agensi tersebut," katanya.
"Grossi berbohong dan sekarang dia seharusnya malu di mata opini publik dunia," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam telah menyetujui rencana ini dan menyebut laporan IAEA tentang program nuklir Iran sebagai awal dari serangan Israel.
"Menurut rencana tersebut, kegiatan seperti pemasangan kamera pengawas, inspeksi, dan pelaporan kepada Badan tersebut akan ditangguhkan kecuali keamanan fasilitas nuklir Iran terjamin," seperti diberitakan Tasnim.
Parlemen Iran menyetujui rancangan undang-undang tersebut sehari setelah gencatan senjata dilaksanakan, pada hari Selasa (24/6/2025), yang mengakhiri perang 12 hari antara Israel dan Iran.
Gencatan senjata tersebut diumumkan setelah Iran membalas serangan sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), terhadap tiga fasilitas nuklir Iran, dengan meluncurkan sejumlah rudal ke pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar.
Sebelumnya, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan tersebut, mengatakan kemarin bahwa ia telah meminta pertemuan mendesak dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan menyerukan dimulainya kembali kegiatan IAEA di Iran.
Pada hari Rabu, Rafael Grossi mengatakan Iran mungkin telah memindahkan sebagian besar uraniumnya sebelum serangan besar dari Israel dan AS.
"Ada kemungkinan sebagian besar uranium yang diperkaya tinggi milik Iran selamat dari serangan Israel dan AS karena mungkin telah dipindahkan setelah serangan pertama," kata kepala pengawas nuklir PBB Rafael Grossi, pada hari Rabu (25/6/2025), seperti diberitakan Reuters.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran yang berlaku mulai Selasa, 24 Juni 2025, mengakhiri perang selama 12 hari.
Perang Israel-Iran dimulai pada 13 Juni 2025 saat Israel menyerang Iran dan kemudian melibatkan AS yang pada 22 Juni 2025 membombardir tiga fasilitas nuklir Iran dengan bom GBU-57.
Iran membalas serangan tersebut pada 23 Juni dengan menyerang pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar.
Pada hari Selasa, Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran menginginkan gencatan senjata dan mendatanginya hampir bersamaan.
Setelah kesepakatan tercapai, Israel menyatakan akan kembali memusatkan serangan militernya ke Jalur Gaza, memperpanjang konflik dengan Hamas sejak Oktober 2023.
(Yunita Rahmayanti)
