TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar bergabungnya Tatong Bara ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sontak mengundang perhatian publik, terutama bagi mereka yang melek politik.
Nama mantan Wali Kota Kotamobagu dua periode itu secara mengejutkan muncul dalam Surat Keputusan DPP PSI tertanggal 15 Mei 2025, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep.
Dalam SK tersebut, Tatong ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSI Sulawesi Utara.
SK tersebut muncul dan viral pada bulan Juni, tak lama setelah ia diketahui secara resmi mundur dari Partai NasDem.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar dampak politik dari bergabungnya Tatong ke PSI, terutama karena ia kini tak lagi memiliki jabatan apapun di pemerintahan, dan pengaruh politiknya dinilai tak sekuat dulu lagi.
Menurut analis politik Sulawesi Utara, Baso Affandi, masuknya Tatong Bara ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSI Sulawesi Utara adalah sebuah langkah politik yang patut diapresiasi.
"Ini bukan hanya soal penunjukan tokoh, tapi sinyal kuat bahwa PSI sedang melakukan rekalibrasi strategi politik dengan membuka diri terhadap tokoh lokal berpengaruh yang memiliki jejak elektoral dan pengalaman administratif," terang dia.
Lebih lanjut dipaparkannya, dalam kerangka teori institusionalisme baru yang dijelaskan oleh James G. March dan Johan P. Olsen dalam bukunya Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics (1989), partai politik yang ingin bertahan dan berkembang harus mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosial-politik.
"Termasuk melalui integrasi figur-figur strategis yang memiliki kedekatan kultural dengan konstituen lokal," ujar dia.
Jelas dia, penunjukan Tatong Bara bisa dibaca sebagai upaya PSI untuk memperkuat legitimasi sosial di Sulawesi Utara melalui tokoh yang dikenal luas di Bolaang Mongondow Raya.
Meskipun saat ini Tatong tidak lagi memiliki jabatan formal, kapital sosial dan jaringan kultural yang ia miliki masih menjadi aset berharga.
Sebut dia, dalam konsep Social Capital yang dibahas oleh Robert Putnam dalam Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000), kepercayaan sosial dan jaringan relasi di tingkat lokal adalah fondasi penting bagi keberhasilan mobilisasi politik.
"Bila dimanfaatkan dengan bijak, jaringan tersebut bisa menjadi landasan awal untuk membangun kekuatan PSI dari akar rumput di wilayah yang selama ini didominasi oleh partai-partai besar seperti PDIP atau Golkar," terang dia.
Menurut Basso, penunjukan ini juga memperlihatkan bahwa PSI mulai bergerak dari eksklusivitas ideologis ke arah pragmatik-strategis, sebuah hal yang lazim dalam politik modern, sebagaimana dijelaskan dalam karya Giovanni Sartori "Parties and Party Systems: A Framework for Analysis" (1976).
"Sartori menekankan pentingnya adaptabilitas partai dalam membangun sistem representasi yang lebih luas," ujar dia.
Kata dia, jika PSI ingin keluar dari stigma sebagai partai "elit urban", maka perlu diversifikasi basis sosialnya—dan Tatong Bara bisa menjadi kunci awal dari proses tersebut.
"Namun tentu, keberhasilan dari langkah ini tidak otomatis.
Tatong dan PSI sama-sama diuji: PSI harus membuktikan bahwa keberanian mereka mengambil risiko ini bukan sekadar manuver elitis.
Dan Tatong harus menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi menjabat, ia masih memiliki energi dan integritas untuk membangun basis politik baru dengan semangat kolektif," jelas Basso.
Basso lantas mengutip apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958), "kekuatan politik sejati tidak berasal dari kekuasaan struktural semata, tetapi dari kemampuan untuk bertindak bersama, menciptakan ruang publik yang hidup, dan membangun kepercayaan rakyat."
"Jika PSI dan Tatong mampu menghadirkan kerja kolektif yang nyata di lapangan bukan hanya simbolik, maka penunjukan ini bisa menjadi tonggak baru kebangkitan PSI di Sulawesi Utara," pungkas Basso.
