Apakah mungkin pendidikan gratis bisa menyelamatkan jutaan anak dari kemiskinan ekstrem? Pemerintah tampaknya menjawab tantangan ini lewat gagasan Sekolah Rakyat sebuah konsep sekolah berasrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Program ini muncul di tengah realitas yang memprihatinkan. Berdasarkan data Kemendikbudristek per Agustus 2024, tercatat ada 4,6 juta anak di Indonesia yang putus sekolah. Bukan karena malas belajar atau kurang minat, melainkan karena mereka tidak mampu. Banyak dari mereka harus bekerja membantu ekonomi keluarga, tidak punya ongkos transportasi, bahkan tidak cukup makan untuk bisa berpikir jernih di kelas. Dalam konteks seperti ini, Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar memberi ruang belajar, tapi juga menyediakan tempat tinggal, asupan gizi, dan bimbingan penuh waktu.

Sekilas, konsepnya sederhana: pemerintah, melalui Kementerian Sosial, menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama dengan memanfaatkan gedung balai pelatihan yang sudah ada. Tidak perlu membangun gedung baru, tinggal mengisi dan menjalankan program. Anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial akan diberi kesempatan tinggal, belajar, dan dibimbing dalam sistem yang relatif tertutup agar mereka fokus mengejar ketertinggalan pendidikan.

Sekolah Rakyat bukan konsep baru. Pada masa penjajahan Jepang, istilah ini merujuk pada sekolah dasar untuk rakyat biasa yang tidak mampu. Kini, ide itu dihidupkan kembali dengan semangat yang sama: mencerdaskan bangsa secara merata, tanpa memandang kelas sosial. Tapi tentu zaman sudah berubah. Tantangan hari ini tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas.

Pendidikan gratis tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tenaga pengajar yang kompeten, kurikulum yang kontekstual, dan sistem pembelajaran yang adaptif. Lalu bagaimana dengan pendanaan jangka panjang? Pemerintah menyebut ada potensi kerja sama dengan sektor swasta, namun keberlanjutan keuangan tetap jadi tanda tanya besar. Apakah anggaran tahunan cukup? Apakah akan ada regulasi khusus yang menjamin keberlangsungan program ini melewati masa jabatan pemerintahan?

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah penerimaan masyarakat. Tidak semua orang tua akan dengan mudah melepas anak mereka tinggal jauh dalam sistem berasrama. Apalagi jika belum ada jaminan kualitas pendidikan dan perlindungan anak yang memadai. Di sinilah sosialisasi menjadi kunci. Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, tapi transformasi sosial yang perlu kepercayaan publik.

Namun, terlepas dari semua tantangan itu, Sekolah Rakyat tetap layak disebut sebagai langkah berani. Dalam kebijakan publik, solusi besar sering lahir dari kesadaran sederhana: bahwa tidak semua anak punya titik start yang sama. Pemerintah harus hadir untuk mereka yang paling tertinggal, bukan hanya memberi subsidi bagi yang sudah terjangkau, tetapi menciptakan ruang nyata bagi yang nyaris tak terlihat.

Agar program ini tidak sekadar menjadi proyek pencitraan atau wacana sesaat, masyarakat dan pemangku kebijakan perlu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Mulai dari tata kelola anggaran, evaluasi pelaksanaan, hingga memastikan bahwa anak-anak yang benar-benar membutuhkan menjadi penerima manfaat. Keterlibatan masyarakat sipil dan media juga menjadi penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas implementasi.

Sekolah Rakyat bukan solusi ajaib, tetapi bisa menjadi titik awal dari perubahan sistemik. Kita butuh lebih dari sekadar angka partisipasi sekolah. Kita butuh keberanian politik untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan bahwa ia bukan beban anggaran, melainkan investasi sosial jangka panjang.

Kalau benar dijalankan dengan komitmen dan integritas, Sekolah Rakyat bisa menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penopang harapan generasi yang nyaris kehilangan masa depan.

*)Winda Dwi Lestari
Pengamat Pendidikan
Mahasiswa Program Program Doktor Ilmu Pendidikan /S3 Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta