Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyikapi tuntutan PDIP yang menolak rencana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Fadli Zon lantas menyinggung amanat Proklamator Indonesia, Sukarno.

"Masa sejarah kita hentikan?" kata Fadli Zon usai menghadiri peluncuran video musik Presiden ke-6 RI SBY berjudul "Save Our World" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.

Fadli Zon menyebut sejarah diperlukan oleh bangsa. Ia lantas mengungkit amanat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, perihal ajakan jangan tidak meninggalkan sejarah.

"Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah," kata dia.

Fadli Zon mengatakan progres penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai angka 80 persen. Ia menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 34 perguruan tinggi.

"Katanya 70-80 persen. Tapi belum tahu nanti kita lihat. Nggak ada sejarawan yang mundur, nggak ada. Setahu saya nggak ada yang mundur. Ini dari 34 perguruan tinggi kok. Nanti kita baca dulu saja, kita belum baca," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati menolak rencana penulisan ulang sejarah yang kini tengah dilakukan pemerintah. Esti menilai penulisan ulang sejarah menimbulkan polemik serta melukai banyak orang.

"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata MY Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Esti menilai pemerintah tidak perlu bertahan menulis sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Dia mengatakan program itu justru akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.

"Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," jelasnya.

Dia pun meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. "Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan," tegasnya.

Esti menilai pemerintah terburu-buru dalam penulisan ulang sejarah tersebut. PDIP, kata Esti, menegaskan untuk penulisan ulang sejarah itu dihentikan.