TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan POM (BPOM) Taruna Ikrar enggan banyak bicara merespons pertanyaan artis Nikita Mirzani yang meminta lembaganya dibubarkan karena dianggap melindungi mafia skincare. Menurut dia, sah-sah saja seorang warga negara mengungkapkan aspirasinya.
Taruna menegaskan, BPOM merupakan lembaga resmi negara yang memiliki kekuatan hukum tetap karena diamanatkan dalam undang-undang. "Keberadaan BPOM ini dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh seenaknya begitu. Jadi saya tidak perlu komen terlalu banyak karena itu bagian dari aspirasi. Semua orang bisa memberikan aspirasi, apapun yang ada dalam pikirannya," tutur dia saat ditemui di kantor BPOM RI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
Taruna menepis anggapan pihaknya melindungi mafia skincare. BPOM sudah berupaya menjalankan dan menindak laporan dari siapapun melalui unit-unit pelaksana teknis di setiap provinsi.
"Kami berupaya menjalankan tugas undang-undang dan kami sudah jalankan. Bagaimana kasus skincare di Makassar bahkan pelakunya sudah dituntut masuk penjara," tegasnya.
Selain itu, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik, obat tradisional yang mengandung obat-obat berbahaya serta makanan. Serta menerbitkan lebih dari 1 juta Nomor Izin Edar (NIE).
"Saya kira hampir setiap hari Badan POM melakukan penindakan. Jadi pelaksanaan tugas itu telah kami jalankan. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, itu bahasa pribadi. Kami lembaga yang ada di pemerintah yang sah sekarang ini yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran," ujar dia.
Sebelumnya, Artis Nikita Mirzani yang tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, sempat menyinggung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Nikita diketahui tersandung kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai terdakwa setelah dilaporkan oleh buntut laporan dari pengusaha skincare Reza Gladys.
Dikutip dari Tribunnews.com, usai membacakan eksepsi, Selasa (1/7/2025), Nikita Mirzani Meminta BPOM untuk ditutup saja. Ia menilai, dengan adanya BPOM selama ini tak ada gunanya lantaran masih banyak mafia skincare yang bisa merugikan banyak orang.
"Ya BPOM ditutup saja, karena nggak guna juga ada di Indonesia," ungkap Nikita.
