TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Wabup Probolinggo, Jatim, Fahmi AHZ atau Ra Fahmi menjadi salah satu sosok yang paling aktif dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang berlangsung di Hotel Safir Yogyakarta, Kamis hingga Sabtu (3–5/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 289 Wakil Kepala Daerah dari seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar wilayah dalam mendorong pelayanan publik serta pembangunan yang merata.
Wabup Fahmi menyampaikan pentingnya Munas ini sebagai ajang berbagi gagasan dan membangun jejaring antar daerah.
“Kita berdiskusi soal potensi masing-masing daerah dan bagaimana bisa saling bersinergi. Tujuannya satu membangun daerah demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut Ra Fahmi, forum seperti ASWAKADA sangat dibutuhkan untuk menciptakan kekompakan di antara para pemimpin daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Banyak ide segar muncul dari dialog antar peserta selama Munas berlangsung. Bukan cuma soal program, tapi juga cara pandang kita sebagai wakil kepala daerah. Kita harus saling menguatkan dan bekerja kolektif,” jelasnya.
Wabup Fahmi menekankan bahwa kekompakan dan komunikasi yang solid antar wilayah dapat mempercepat pembangunan nasional dari bawah. “Kalau kita solid, maka pembangunan dari daerah akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, ASWAKADA juga menggelar pemilihan ketua umum yang dimenangkan oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Kegiatan dilanjutkan dengan gala dinner yang menjadi momen keakraban antar wakil kepala daerah.
Munas I ASWAKADA dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik dengan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya kegiatan.
Sebelumnya kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Yogyakarta dan perwakilan Gubernur DIY oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Sukamto. Forum ini diharapkan menjadi awal dari penguatan peran wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang berdaya dan berorientasi pada rakyat. (*)
