Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sorotan tajam kembali diarahkan ke tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panglungan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, menyusul dugaan kuat praktik penyimpangan yang melibatkan sejumlah pihak. 

Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan keresahan atas kondisi tersebut.

Joko menilai, indikasi adanya penyalahgunaan wewenang di Perumda Panglungan bukan hal baru.

Ia menyebut, selama bertahun-tahun perusahaan milik daerah itu tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan. 

Bahkan, dana yang dikucurkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) terakhir pun dinilainya tidak jelas penggunaannya.

“Pendapatan perusahaan tak pernah diketahui secara pasti. Tambahan anggaran dari PAK pun seperti menguap begitu saja,” ucap Joko Fattah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin (7/7/2025).

Salah satu poin mencolok, lanjutnya, adalah proses pengajuan kredit ke Bank UMKM yang dianggap janggal.

Menurut Joko, meski pinjaman dilakukan atas nama perusahaan, jaminan yang digunakan justru berasal dari aset pribadi seseorang berinisial S.

“Ini jadi aneh. Perusahaan daerah mengajukan pinjaman, tapi sertifikat pribadi yang dijaminkan. Lahan yang dijadikan agunan itu ditanami porang, yang ternyata bibitnya dibeli dari pihak yang kini diperiksa kejaksaan. Polanya seperti sudah dirancang,” ungkapnya.

Tak hanya mempersoalkan internal Perumda, Joko juga menyoroti lemahnya kontrol dari pihak bank dalam proses verifikasi pinjaman.

Ia menilai, Bank UMKM seharusnya bisa lebih cermat dalam menilai risiko kredit yang diajukan menggunakan aset di luar milik resmi perusahaan.

“Bank juga harus bertanggung jawab. Ini bukan hanya kelalaian kecil. Bagaimana mungkin bisa lolos pengajuan kredit seperti itu?” tegasnya.

Mendesak langkah hukum, Joko menyerukan Kejaksaan Negeri Jombang untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

Ia mengaku percaya, praktik ini tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan pihak-pihak dengan pengaruh kuat.

“Harus ditelusuri siapa dalangnya. Saya curiga ada pejabat yang terlibat, karena tanpa dukungan dari orang berpengaruh, pola seperti ini tak akan bisa berjalan,” ucap Joko.

Ia pun mengapresiasi inisiatif kejaksaan yang telah mulai menindaklanjuti kasus tersebut. Ia berharap penegakan hukum di Jombang bisa sekuat langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi.

“Kami mendukung penuh langkah Kejari Jombang. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Rakyat menunggu keadilan,” pungkasnya.