TIMESINDONESIA, SURABAYA – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur membahas potensi kerja sama baru dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair) di Gedung Kantor Manajemen Kampus MERR C Unair, Senin (7/7/2025).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menjelaskan kerja sama tersebut berupa pendirian pusat kajian untuk membahas kebijakan nasional, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi Merah Putih. Pusat kajian tersebut diharapkan membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis bukti dan mencegah risiko dalam implementasi program besar.

"Kajian tersebut dapat membahas mitigasi atas risiko yang mungkin terjadi terkait kebijakan program nasional. Kementerian Keuangan akan mendukung kegiatan pusat kajian dengan penyediaan data-data yang diperlukan untuk riset tersebut," ujar Dudung.

Namun, sebelum merealisasikan rencana kerja tersebut, Dudung menegaskan perlunya payung hukum yang akan memberikan legalitas kerja sama antara Kemenkeu dan Unair. Payung hukum tersebut merupakan Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

"Kami akan memformalkan kerja sama ini dengan Perjanjian Kerja Sama. Saat ini tim kami sudah melakukan legal drafting atau penyuntingan naskah perjanjian. Hal ini kami lakukan agar kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak, sekurang-kurangnya bagi daerah Jawa Timur," ujar Dudung.

Rektor Unair Muhammad Madyan menanggapi dengan positif kerja sama tersebut. Ia berharap agar kerja sama tersebut dapat menjadi sarana bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika untuk mengkaji kebijakan pemerintah.

"Kami terbuka dengan kerja sama ini dan berharap agar pimpinan Kemenkeu dapat meresmikan kerja sama ini sekaligus memberikan kuliah umum agar para mahasiswa dapat belajar langsung dari profesional," pungkasnya. (*)