Kota Bogor (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah setempat.

Komitmen tersebut disampaikan Adityawarman di Kota Bogor, Kamis, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan lalu di Jakarta.

"Pertemuan tersebut menjadi pengingat penting bahwa sinergisitas antarlembaga harus terus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Adityawarman.

Ia menyebutkan DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD Kota Bogor akan terus mengawal pelaksanaannya secara konsisten.

"Integritas bukan hanya slogan, tapi harus menjadi budaya di seluruh lini pemerintahan. Kami berkomitmen menjaga hal itu demi pelayanan publik yang lebih baik," ujarnya menambahkan.

Adityawarman berharap hasil rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk memperkuat koordinasi dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Bogor dapat menjadi contoh yang menjunjung tinggi prinsip good governance,” katanya.