Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut keberadaan Kantor DPD RI Jatim yang bersebelahan dengan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) memperkuat peran aspiratif DPD RI bagi masyarakat.
"Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini sebelah adalah Asrama Mahasiswa Nusantara. Kalau ingin menyerap aspirasi gampang sekali. Karena mereka adalah anak-anak dari seluruh Indonesia dan 30 persennya dari Papua," kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Menurut Khofifah, penempatan kantor ini akan memudahkan interaksi dengan mahasiswa dari berbagai daerah, sekaligus memperluas jangkauan aspirasi dari masyarakat luar Jawa Timur. Apalagi, asesmen mahasiswa dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
"Insyaallah dengan ini kita bisa membangun penguatan sinergitas dengan elemen strategis, terutama mahasiswa di AMN. Karena mereka diharapkan membangun keindonesiaan dari keseharian dan pola pikir mereka," ujar Khofifah.
Gedung Kantor DPD RI Jatim dibangun di atas lahan hibah seluas 2.000 meter persegi dari Pemprov Jatim, dan dibiayai melalui APBD sebesar Rp16,277 miliar. Gedung 2,5 lantai ini memiliki luas bangunan total 1.714,6 meter persegi.
Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti oleh Gubernur Khofifah bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Surabaya, Jumat (18/7).
Khofifah juga menyampaikan bahwa karakter mahasiswa di AMN mencerminkan wajah Indonesia yang majemuk. Maka, aspirasi yang muncul bisa selaras dengan misi kebangsaan yang diusung DPD RI.
"Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini akan memberikan manfaat bagi segala proses produktivitas DPD RI, terutama yang berasal dari Jawa Timur," ucapnya.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim atas dukungan nyata melalui hibah lahan dan pendanaan pembangunan kantor tersebut.
"Ini mencerminkan keyakinan dan komitmen Jawa Timur akan peran DPD dalam kenegaraan," ujar Sultan.
DPD RI memiliki kantor di 35 provinsi. Enam di antaranya milik sendiri, 17 pinjam pakai dari pemerintah, 12 sewa, dan tiga provinsi baru di Papua masih dalam proses penyediaan kantor.
