Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mendesak Pemerintah Provinsi DKI untuk mereformasi sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama dalam hal pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan akuntabilitas anggaran.
"Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia Jakarta," kata Mujiyono di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan kritis terkait layanan pendidikan di Jakarta, saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami memberikan perhatian serius terhadap alokasi anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu," ujarnya.
Fraksi Demokrat–Perindo mendukung perluasan program pendidikan gratis dan inklusif, termasuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari 445.994 menjadi 707.622 peserta.
Mujiyono menilai, perluasan akses ini sangat mendesak agar tak ada satu pun anak Jakarta yang tertinggal pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
Dia juga mendorong pendirian lebih banyak sekolah swasta gratis untuk menampung warga berpenghasilan rendah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Program pendukung seperti kantin sehat dan internet sekolah pun diminta terus dilanjutkan demi memenuhi standar pelayanan minimal sektor pendidikan.
Terkait infrastruktur, Fraksi Demokrat–Perindo menyoroti belum meratanya pembangunan SMP Negeri di 86 kelurahan Jakarta. Mereka juga mendesak percepatan pembangunan SMK Negeri di wilayah padat penduduk seperti Cakung, Sukapura, Cengkareng, dan Kapuk.
Penambahan fasilitas untuk sekolah inklusi dan SLB juga dianggap perlu untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus.
Mujiyono turut mendorong digitalisasi sistem pendidikan, termasuk penerapan e-ijazah, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data akademik. Ia juga meminta adanya peningkatan kuota jalur prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk bidang seni, olahraga, keagamaan, dan kepemimpinan.
"Sistem seleksi berbasis prestasi dan merit harus diperkuat untuk menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif," kata dia.
Namun, sorotan tajam diberikan terhadap kualitas tenaga pengajar. Dari sekitar 95 ribu guru di Jakarta, hanya 34 persen yang lulus uji kompetensi.
Menurut Mujiyono, kondisi ini mengindikasikan perlunya program peningkatan kapasitas guru yang sistematis dan berkelanjutan.
"Guru yang berkualitas adalah kunci peningkatan mutu pendidikan. Ini harus menjadi investasi strategis," ujarnya.
Tak kalah penting, Mujiyono menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek rehabilitasi sekolah. Ia mencontohkan beberapa sekolah seperti SDN 05 Grogol, SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara, SDN Duri Pulo, dan SDN Cikini yang mengalami kerusakan setelah rehabilitasi.
Fraksi meminta audit menyeluruh dan sanksi tegas terhadap kontraktor yang terbukti lalai. Kondisi memprihatinkan juga ditemukan pada aspek kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta.
“Kami sangat prihatin masih ada guru PAUD swasta di Jakarta yang hanya menerima honor Rp550 ribu per bulan. Ini jauh di bawah UMP. Harus ada regulasi minimum honor guru swasta,” tegas Mujiyono.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada Pemprov DKI untuk tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga dampak nyata kebijakan pendidikan di lapangan.
“Reformasi pendidikan harus menyeluruh mulai dari anggaran, kebijakan, infrastruktur, hingga kesejahteraan tenaga pendidik," demikian Mujiyono.
