Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintah Thailand menjajaki pembentukan organisasi kerja sama para menteri di negara anggota ASEAN yang mengurusi bidang pembangunan HAM.
Langkah inisiatif Indonesia tersebut dibahas oleh Menteri HAM Natalius Pigai saat bertemu dengan Menteri Keadilan Thailand Tawee Sodsong di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok, Senin.
“Sebagai yang pertama di ASEAN memiliki Kementerian HAM, maka kami mengambil inisiatif untuk mengajak para menteri yang menangani HAM untuk bergabung dalam suatu wadah bersama,” kata Natalius Pigai sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.
Menurut dia, organisasi para menteri yang menangani urusan HAM di negara-negara ASEAN merupakan wadah yang strategis sebagai bagian dari upaya bersama memajukan peradaban HAM di kawasan maupun dunia internasional.
Indonesia, sambung Pigai, mengambil inisiatif pembentukan organisasi ini karena ASEAN memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan stabilitas dan peradaban dunia.
“Langkah ini kami mulai membicarakannya dengan Thailand dan tentu berikutnya dengan negara-negara ASEAN yang lain,” kata dia.
Lebih dari itu, Pigai menyebut hampir semua negara-negara ASEAN memiliki potensi masalah substantif yang sama dari aspek kemanusiaan, seperti hubungan antara bisnis dan HAM, HAM dan pembangunan, HAM dan lingkungan hidup, HAM dan sosial budaya serta sipil politik, HAM dan migrasi, serta HAM dan tata keadilan-perdamaian.
“Jika wadah ini terbentuk, maka kita mulai menyamakan persepsi, merumuskan visi bersama, menyatukan langkah, untuk sama-sama membangun peradaban HAM. Dan Indonesia tentu menjadi pemimpinnya, baik di kawasan, regional, maupun global. Kita harus memulainya dari sekarang,” ujarnya.
Selain Thailand, Menteri Pigai akan melakukan kunjungan ke negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas ide pembentukan itu. Ia merencanakan agenda bersama para menteri urusan HAM di Indonesia pada tahun 2026.
“Kalau bisa tahun ini inisiatif ini sudah kita sampaikan ke semua menteri yang menangani urusan HAM di kawasan ASEAN. Tahun depan kita bisa merancang pertemuan di Jakarta. Artinya, Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus inisiator pertemuan,” katanya.
Pigai menekankan HAM, sebagaimana amanat konstitusi, memiliki nilai strategis dalam menciptakan perdamaian dunia. Dia pun mengingatkan pesan Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengharapkan agar negara-negara ASEAN bersatu guna memajukan pembangunan HAM.
Selain itu, dia menyebut langkah inisiatif Indonesia ini juga sebagai bentuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berkiprah di kancah kepemimpinan global.
“Sebagai prajurit Presiden Prabowo, saya ikuti langkah beliau. Kita memulainya dari dapur kita di level ASEAN terlebih dahulu, baru Asia-Pasifik, lalu global internasional. Itu visi jauh ke depannya. Forum bersama para menteri ini akan jadi cikal bakal langkah-langkah besar ke depan dalam konteks meningkatkan kualitas pembangunan HAM,” ujarnya.
Menteri Keadilan Thailand menyambut positif langkah Menteri HAM RI. Tawee Sodsong menyebut langkah inisiatif ini dapat berdampak positif terhadap pembangunan HAM di kawasan ASEAN.
“Itu sangat luar biasa dan tentu inisiatif baik yang diusulkan dalam rangka kerja sama yang positif membangun HAM di kawasan ASEAN. Kita sambut baik dan dukung. Kami sendiri akan menindaklanjuti hal tersebut melalui bagian departemen HAM di Kementerian Keadilan,” katanya.
Dia turut mengapresiasi terbentuknya Kementerian HAM di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Indonesia sudah punya langkah maju, telah membentuk Kementerian HAM,” ucapnya.
