Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersama Australia berkomitmen melawan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan melaksanakan Pertemuan ke-10 Konsultasi Bilateral Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan antara Indonesia-Australia di Jakarta, Kamis (24/7).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menjelaskan konsultasi bilateral tersebut merupakan tindak lanjut atas Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia atau Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2025–2029).
"Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari implementasi hasil pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Jakarta pada 15 Mei 2025 lalu," ucap Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dalam dokumen tersebut khususnya pada pilar ke-3, kata dia, kedua negara menekankan kembali pentingnya untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme.
Dikatakan bahwa bentuk kerja sama bilateral penanggulangan terorisme yang dimaksud mencakup berbagai inisiatif, seperti pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum, pengembangan riset, seminar dan lokakarya, program peningkatan kapasitas melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Selain itu, ia menyebutkan dukungan di forum regional dan multilateral juga menjadi bagian penting dari kerja sama.
BNPT pun menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin melalui mekanisme Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan atau Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).
"Kami mendukung terhadap kelanjutan program AIPJ Phase 3 yang akan fokus pada isu terorisme dan kejahatan transnasional," ujarnya.
Kepala BNPT RI menambahkan pihaknya juga mengapresiasi atas dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Australia, khususnya kepada Home Affairs.
"Saya ingin mengapresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Home Affairs dalam penguatan kapasitas Pusat Data dan Analisis Strategis BNPT (Pusdalsis), termasuk pembentukan National Threat Assessment dan pelatihan bagi analis BNPT," kata Eddy.
Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins menegaskan komitmen negaranya terhadap kerja sama dan kemitraan yang kuat dengan Indonesia di bidang penanggulangan terorisme.
"Kami terus membangun kerja sama yang sudah kuat di seluruh kemitraan strategis komprehensif Australia-Indonesia dan kemitraan penanggulangan terorisme Australia-Indonesia merupakan aspek utama kerja sama keamanan strategis kita," kata Huggins dalam kesempatan tersebut.
Melalui konsultasi bilateral, Huggins berharap berbagai bentuk penguatan kerja sama dapat dibahas dengan baik sehingga mampu menjawab tantangan penanggulangan terorisme.
Diharapkan pula Australia dapat berbagi penilaian dan membahas berbagai bentuk penguatan kerja sama dengan tujuan untuk mengatasi beberapa tantangan yang ada.
Dia mengaku telah mengumpulkan anggota inti komunitas penanggulangan terorisme Australia untuk membantu memfasilitasi diskusi.
"Delegasi seluruh pemerintahan ini menekankan pentingnya kita dalam memperkuat kemitraan penanggulangan terorisme kita yang semakin erat," tuturnya.
Konsultasi bilateral yang telah digelar menjadi bukti nyata komitmen kedua negara untuk membangun kawasan yang lebih aman dan stabil melalui kerja sama yang strategis dan berkelanjutan.
