TRIBUNJATIM.COM - Beredar surat permintaan iuran untuk membeli sepeda motor Yamaha Nmax sebagai hadiah pensiun Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto.

Potongan surat yang beredar di media sosial tersebut mencantumkan rincian pengumpulan dana untuk membeli Nmax.

Dalam potongan surat yang menyebar di media sosial, tertulis beberapa poin.

Antara lain kekurangan dana sebesar Rp28.000.000, iuran dari 25 Perangkat Daerah (PD) dan 19 Kecamatan dengan kontribusi minimal Rp600.000 per PD dan Kecamatan.

Selain itu, tercantum harga sepeda motor Nmax sekitar Rp35.000.000 dan karikatur sekitar Rp2.000.000.

Terdapat caption yang menyatakan bahwa Sekda meminta OPD dan Kecamatan untuk iuran.

Iuran ini untuk pembelian motor Nmax dan hadiah gambar karikatur.

Lalu uangnya dikumpulkan ke Kasubag Keuangan Setda.

Melansir Kompas.com, di media sosial beredar potongan surat yang tertulis:

Kekurangan Dana Rp28.000.000

Iuran dari 25 PD dan 19 Kecamatan (proposional)

Per PD dan Kecamatan Minimal Rp600.000

Sepeda Motor (N-Max) Harga +/- Rp35.000.000

Karikatur +/- Rp2.000.000

Surat tersebut juga mencantumkan batas waktu penyetoran yang harus dilakukan paling lambat pada 30 Juli 2025 ke Bagian Umum Setda.

Atau bisa melalui transfer ke rekening Bank Jateng atas nama Lisa Reviana.

"Disetorkan paling lambat tgl 30 Juli 2025 ke Bagian Umum Setda atau transfer ke Rek. Bank Jateng A.n Lisa Reviana 20222******."

Di caption tertulis, "Penak yo dadi Sekda kabupaten Bulan Agustus/September besok Sekda kan pensiun beliau minta OPD dan kecamatan iuran untuk beli motor NMAX dan hadiah karikatur Uang dikumpulkan k kasubag keuangan setda."

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, membantah telah mengeluarkan surat tersebut.

"Demi Allah saya tidak pernah minta-minta yang seperti itu. Saya juga tidak tahu dari mana ada potongan surat itu."

"Saya tidak punya waktu main ponsel untuk yang seperti itu, soal itu malah diberitahu oleh ajudan," kata Djarot, Selasa (29/7/2025).

Djarot juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait hal itu.

"Ini masuk kategori fitnah, silakan dicek ke dinas, kabag-kabag ada atau tidak permintaan itu. Saya akan lapor polisi, karena ini merusak nama baik saya," ungkap Djarot.

Beredarnya kabar terkait pengumpulan iuran untuk hadiah pensiun Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, juga mendapat tanggapan dari ASN di Pemkab Semarang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan setelah ada kabar tersebut.

"Saya kontak sekretaris, kabag dan kabid, langsung klarifikasi. Jawaban mereka tidak mengetahui adanya surat permintaan iuran tersebut," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (29/7/2025).

"Mereka tidak tahu, kalau dari saya juga tidak ada perintah terkait hal tersebut, atau pun perintah dari Sekda untuk permintaan sumbangan, tidak ada," kata Rudibdo.

Rudibdo mengungkapkan, masa pensiun atau perpisahan Sekda bukanlah hal yang istimewa, karena semua pegawai akan mendapat giliran pensiun setelah masa pengabdian selesai.

"Seperti juga saat pisah sambut Kapolres, Dandim, Kajari, atau pejabat lain, acara seremoni akan dilakukan di Pendopo Rumah Dinas, jadi isinya ya acara biasa," paparnya.

Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Rudi Susanto, mengatakan pernyataan senada.

Ia mengungkapkan, tidak ada perintah dari Sekda Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, untuk membeli sepeda motor Yamaha N-Max.

"Jadi kalau ada kabar permintaan tersebut maka itu kategorinya hoaks," ungkapnya.

"Saya juga mencari informasi terkait surat tersebut. Mulai dari kebenarannya hingga bagaimana di media sosial, tapi yang pasti tidak ada permintaan seperti yang tertulis," kata Rudi.

Di sisi lain, masih ditemui ASN yang malas-malasan kerja.

Para ASN tersebut diketahui berada di lingkup Pemkot Pagar Alam.

Padahal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah dinaikkan pemerintah.

D awal masa jabatan, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah dan Wakil Wali Kota Hj Bertha telah menaikkan TPP bagi ASN di lingkup Pemkot.

Namun, sayangnya hal ini terlihat dari absensi yang ada di masing-masing OPD.

Hal ini terungkap dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Pagar Alam ke sejumlah OPD.

Wali Kota masih mendapati ASN yang masuk kantor telat dan tidak sesuai jam masuk kerja yang sesuai aturan yang ada.

Hal ini dinilai Wali Kota Pagar Alam sebagai bentuk ketidakdisiplinan oknum ASN yang ada di wilayah tersebut.

"Tanggung jawab dan profesionalitas ASN masih rendah jika disiplin kerja masih seperti ini," ujar Ludi Oliansyah pada Senin (14/7/2205).

"Masih banyak ASN yang telat masuk kerja," imbuhnya saat sidak di salah satu OPD di Pemkot Pagar Alam.

Dikatakan Ludi Oliansyah, padahal pihaknya telah memberi kebijakan kenaikan TPP untuk semua ASN yang di lingkungan Pemkot Pagar Alam.

"Bonus TPP sudah kita naiknya secara merata di setiap OPD," kata Ludi Oliansyah.

"Bahkan dari tingkat staf hingga pejabat di OPD semua kita berikan kenaikan TPP," lanjutnya.

"Namun, tetap saja masih ada yang malas-malasan," ujar dia.

Melihat kondisi ini, Wali Kota menegaskan akan ada tindakan tegas bagi ASN yang malas kerja dan tidak disiplin waktu.

Salah satunya ialah pemotongan TPP sesuai kinerja ASN yang bersangkutan.

"Absensi akan menjadi patokan kita memberikan TPP, bagi yang malas maka akan ada pemotongan TPP."

"Hal ini agar ada rasa keadilan untuk ASN, jika malas maka TPP yang diterima akan dipotong," tegas Wali Kota Pagar Alam.