Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara resmi sikap partai terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menjelaskan, PDIP akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi  dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilainilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.

Megawati pun mengajak kepada seluruh kader PDIP untuk menjaga peran strategis partai dalam wajah demokrasi indonesia yang susah payah telah laksanakan dengan nama reformasi.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menjelaskan bahwa kerap disalahpahami di ruang demokrasi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonedia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blokblokan kekuasaan tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh,” jelas Megawati.

“Oleh karena itu PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan tidak sematamata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya.

Megawati Soekarnoputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres VI PDIP di Bali.

Setelah dikukuh kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati pun mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus DPP PDIP, Sabtu (2/8/2025).

Megawati selain sebagai Ketua Umum DPP PDIP, juga memegang langsung jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto.

Hasto sendiri tidak masuk dalam jajaran pengurus PDIP setelah dirinya bebas dari Rutan KPK karena mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam daftar pengurus DPP PDIP kebanyakan masih diisi orangorang lama di antaranya Komarudin Watubun, Puan Maharani, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Ganjar Pranowo, dan sejumlah nama politikus beken PDIP lainnya.