TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Aroma busuk menyengat itu kini tak tercium lagi, saat Bagus (28) memacu motornya melewati jantung kota Kaliwungu Kabupaten Kendal.
Tepatnya di sebelah timur perlintasan rel kereta api Kaliwungu, terdapat depo pembuangan sampah yang ditutup permanen usai beroperasi bertahun-tahun.
Lokasi itu awalnya menjadi TPS sementara, sebelum truk pengangkut sampah membawa sampah-sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Darupono Kendal.
Tapi status overload di TPA Darupono membuat pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan situasi darurat sampah.
Alhasil, sederet kebijakan dibentuk untuk mencegah penutupan TPA Darupono yang saat ini telah mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Di antaranya penutupan TPS Kaliwungu, pengoptimalan bank sampah hingga rencana pemberlakuan denda kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan.
Pemkab Kendal juga telah menjalin MoU dengan PT Semen Gresik, yang akan memanfaatkan hasil pengelolaan sampah berbentuk RDF.
Dari catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal, timbunan sampah tahun 2024 di TPA Darupono sebanyak 159.584,72 ton/tahun atau 436 ton sampah per hari.
Sedangkan total sampah yang masuk ke TPA Darupono tahun 2024 sebanyak 70.010,65 ton/tahun atau 191,285 ton/hari.
Tumpukan sampah itu membuat kondisi TPA Darupono sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir mengalami overload.
Bahkan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, tingkat sampah tidak terkelola di Kendal mencapai 99,26 persen karena sebagian besar hanya ditimbun tanpa pengolahan.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari telah menyiapkan skema penanganan sampah berbasis dari desa.
Teknisnya, pemerintah desa diminta untuk membuat bank sampah yang berfungsi untuk memilah sampah.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi pasokan pembuangan sampah ke TPA Darupono yang telah overload.
"Kita harus prioritaskan pengolahan sampah, dan kita harapkan masing-masing desa bisa menganggarkan bank sampah, satgas, dan TPS3R di masing-masing desa," ujar bupati, Sabtu (2/8/2025).
Kepala DLH Kendal, Aris Irwanto menegaskan pengelolaan sampah berbasis desa menjadi jawaban atas ikhtiar mengatasi status darurat sampah di Kabupaten Kendal.
Aris menambahkan, pihaknya akan meminta alokasi penanganan sampah dari anggaran bantuan keuangan desa.
Termasuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri.
"Ini merupakan ikhtiar kita bersama, bukan hanya Pemerintah Daerah saja, namun juga masyarakat harus terlibat dalam kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kita," ujar Aris.
Aris yakin, langkah ini bakal terealisasi sepenuhnya guna mengurangi beban sampah yang diterima di TPA Darupono.
"Ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga bagian dari membangun budaya peduli lingkungan,” sambungnya.
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sulistyo Agung Prabowo menjelaskan bahwa desa sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan sampah.
Namun, hal itu harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dari pemerintah daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).
“Kewenangan anggaran itu sudah ada di desa, tinggal payung hukum dari pemkab yang perlu disiapkan agar pengelolaan sampah bisa berjalan legal dan berkelanjutan,” jelas Sulistyo dalam keterangannya.
Percontohan
Ketua Bank Sampah Indonesia (BSI) Kendal, Nunuk Sarah Zenubia terus memasifkan inovasi gerakan peduli sampah, sebagai wujud komitmen pengurangan jumlah pembuangan ke TPA Darupono yang saat ini berstatus overload.
Sikap kepedulian itu dimulai dari pemilahan sampah anorganik dan organik secara mandiri, yang nantinya dapat ditukarkan dengan sembako hingga emas seberat 0,1 gram.
Nunuk mengatakan, pihaknya telah memiliki lebih dari 600 nasabah perseorangan, serta beberapa sekolah, puskesmas, rumah makan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sebulan, pihaknya bisa menerima ratusan kilogram kardus dan plastik yang disetorkan dari warga.
"Sampah ternyata punya nilai ekonomis yang bisa berinvestasi, ini bukan masalah berapa uangnya tapi ada kesadaran dan pemahaman baik tentang lingkungan," terangnya.
Nunuk menambahkan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pegadaian untuk memastikan ketersediaan emas bagi nasabah yang menabung dalam bentuk logam mulia.
"Iya nanti sampah dikumpulkan oleh kami, diberi nama, nanti jika sudah sesuai nilainya bisa ditukarkan dengan emas antam," tandasnya.
Inovasi juga dilakukan oleh komunitas seperti Sekolah Sampah Nusantara. Pengelolanya, Siti Nuraini, menyebut bahwa edukasi masyarakat dimulai dari lingkungan kampus
Pihaknya telah membagikan drop box ke kampus-kampus di Kendal dan Batang untuk menampung botol plastik.
“Satu botol bekas air mineral bisa dihargai lima puluh rupiah per biji. Dengan begitu, masyarakat terutama mahasiswa mulai sadar bahwa sampah punya nilai ekonomi,” ungkap Siti.
Program ini akan terus dikembangkan ke lingkungan rumah tangga, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah bisa meningkat secara menyeluruh. (ags)
