TRIBUNJAKARTA.COM - Gerindra dan PDIP kompak mengumumkan pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada waktu bersamaan, hanya berselang sehari.
Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, mengganti Sekjen Gerindra yang semula dijabat Ahmad Muzani, kini digantikan Sugiono, pada Jumat (1/8/2025).
Di sisi lain, Hasto Kristiyanto yang baru mendapat amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus korupsi yang menjeratnya, diumumkan bukan lagi Sekjen PDIP pada Kongres PDIP di Bali hari ini, Sabtu (2/8/2025).
Posisi Sekjen PDIP sementara dijabat secara rangkap oleh Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDIP.
Diberitakan sebelumnya, Ahmad Muzani mengumumkan bahwa dirinya kini tidak lagi menjabat sebagai Sekjen Gerindra.
Posisi yang sudah diemban Muzani selama 17 tahun lebih itu kini dijabat oleh Sugino.
"Pada hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra," tulis Muzani di akun Instagramnya disertai foto dirinya melakukan salam komando dengan Sugiono.
Menurut Muzani, dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah ia emban sejak berdirinya Partai Gerindra pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025, digantikan oleh Sugiono yang di kabinet pemerintahan Prabowo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
"Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina serta kepada seluruh kader Partai Gerindra atas kepercayaannya selama ini," kata Muzani.
"Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai sekjen partai terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan," ucapnya.
Selanjutnya kata Muzani, Prabowo sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan kepada dirinya untuk menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan.
Sementaraitu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengumumkan sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 di arena Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).
Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan masih dijabat dirinya sendiri secara rangkap.
Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.
2025-2030, Tak Ada Nama Hasto Kristiyanto
Setelah itu, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama.
Dipandu langsung Megawati, mereka mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, pergantian Sekjen Gerindra dari Muzani menjadi Sugiono dilatari motif penyegaran secara struktural.
Gerindra ingin memiliki Sekjen yang lebih muda agar lebih lincah. Dengan begitu, Gerindra akan dikelola lebih luwes dan terarah," kata Jamiluddin kepada Tribunnews saat dimintai tanggapannya, Jumat (1/8/2025).
Tak hanya itu, Sugiono sebagai anak ideologis Prabowo di dunia politik dinilai akan diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola partai lebih dalam.
Terlebih, saat ini Prabowo memiliki kesibukan mengurus negara karena statusnya sebagai Presiden RI.
"Selain itu, karena Prabowo lebih banyak mengurus negara, maka roda Gerindra perlu dikendalikan oleh orang yang paling dipercayanya. Sugiono sebagai anak ideologis Prabowo tentu sangat tepat," kata dia.
Dengan Sugiono sebagai Sekjen, maka menurut dia, Prabowo akan lebih dapat memberi kepercayaan penuh kepada anak ideologisnya untuk menjalankan keorganisasian Gerindra.
"Dengan begitu, Prabowo dapat melaksanakan fungsi dan tugas presiden dengan sepenuh hati," tandas dia.
Di sisi lain, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, membaca adanya strategi politik dari belum ditetapkannya Sekjen PDIP baru, dan masih diamankan oleh Megawati.
Menurutnya, hal itu sebagai upaya menghindari adanya penumpang gelap di struktur ring satu partai banteng.
"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruang-ruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews, Sabtu (2/8/2025).
Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.
Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.
"Posisi Ketua Umum PDIP hampir sulit untuk digantikan karena itu semacam hak veto Ibu Mega. Untuk menjadi Ketum PDIP memang tidak akan terganti, dan terbukti belum berganti. PDIP tetap strategis," lanjutnya.
Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.
Menurutnya, Megawati menggantung posisi tersebut demi menghindari gangguan eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai.
"Memang untuk mengunci supaya tidak ada tangan-tangan orang lain untuk mengotak-atik partai PDIP, merusak konsolidasi partai, merusak persatuan para kader PDIP," tegasnya.
"Agar tidak bisa merusak partai PDIP, dan itu yang saya cermati. Ibu Mega menghindari penumpang-penumpang gelap yang ingin menyerobot PDIP," imbuhnya.
