TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) resmi menyerahkan sebanyak 273 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gasal Tahun Akademik 2025 di Kabupaten Wonosobo. 

Penyerahan mahasiswa ini dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Wonosobo, Selasa (29/7/2025), dan diterima langsung oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk Kepala Bappeda Wonosobo, perwakilan Kecamatan Wanayasa dan Kalibening, serta para Kepala Desa di dua kecamatan tersebut. 

Wakil Rektor Bidang III UMP, Drs. Ikhsan Mujahid, M.Si., yang mewakili kampus dalam penyerahan, menyampaikan bahwa KKN merupakan program strategis dalam mengasah kemampuan kolaboratif dan empati sosial mahasiswa, sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan desa. 

“UMP menyerahkan 273 mahasiswa KKN kepada Kabupaten Wonosobo untuk berkegiatan KKN dalam rangka berkolaborasi dengan masyarakat untuk bersama-sama memajukan desa,” ujar Drs. Ikhsan Mujahid dalam sambutannya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo, Drs. Tono Prihatono, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Wonosobo, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen UMP dalam mendukung pembangunan desa melalui pengabdian masyarakat.

Ia berharap mahasiswa UMP mampu menggali dan mempromosikan potensi lokal desa, serta menjalankan program yang rasional, aplikatif, dan berdampak langsung pada masyarakat. 

“Saya mengharapkan mahasiswa UMP dapat mempromosikan potensi desa dengan program-program yang rasional dan nyata,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Tono juga menekankan pentingnya kehadiran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Ia berharap mereka bisa beradaptasi dengan baik, meningkatkan literasi masyarakat, menghibur para lansia, meninggalkan kesan positif, serta menjadi inspirasi bagi pelajar desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UMP. 

KKN UMP di Wonosobo ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun desa yang berdaya dan berkelanjutan. (Laili S/***)