Bendera serial manga dan anime asal Jepang, One Piece, yang dikibarkan di sejumlah tempat dan media sosial menjelang peringatan HUT ke80 RI akhirakhir ini menjadi sorotan.

Jolly Roger atau bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang ada dalam cerita One Piece itu dikibarkan di kendaraan, rumah, bahkan di jalan.

Pengibaran bendera itu disebut sebagai ekspresi kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah, dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada.

Sejumlah wali kota pun telah buka suara terkait fenomena ini, di antaranya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, hingga Wali Kota Solo Respati Ardi.

Wali Kota Surabaya mengajak masyarakat menjadikan HUT RI sebagai momentum menjaga persatuan.

Meskipun tak ada peraturan tertulis tentang larangan pengibaran bendera One Piece, sambungnya, sebaiknya masyarakat memahami makna menghargai jasa pahlawan.

"Memang tidak ada larangan soal bendera Naruto atau One Piece, tapi jangan kurangi makna perjuangan para pahlawan kita." 

"Mereka berjuang untuk memberikan rasa bahagia, kebersamaan, dan nilainilai Pancasila,” ujar Eri Cahyadi, seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, warga telah memahami dan bersedia mengikuti anjuran pemerintah.

Ia menyebut bendera merah putih menyimpan filosofi perjuangan rakyat yang seharusnya terus dijaga.

“Bendera One Piece sebenarnya tidak dilarang. Tapi, saya mohon kepada warga Surabaya. Ini adalah Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan mengorbankan nyawanya. Janganlah ada bendera lain yang dikibarkan selain bendera merah putih dan lambang Pancasila,” tutur Eri.

Wali Kota Semarang mengajak masyarakat untuk menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece dengan bijak.

Agustina menegaskan, semangat bulan Agustus seharusnya diwujudkan lewat pengibaran bendera merah putih sesuai semangat nasionalisme dan aturan yang berlaku.

"Kalau Agustusan, yang dikibarkan ya bendera merah putih, toh," ujarnya ditemui TribunJateng.com saat menghadiri acara di kawasan POJ City, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/8/2025). 

Meskipun mengaku belum mengetahui secara pasti alasan pelarangan bendera One Piece, Agustina merasa tren ini tak perlu dibesarbesarkan.

Ketika disinggung soal kemungkinan simbol bajak laut itu dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, ia hanya menanggapi santai.

"Oh, gitu ya? Iya. Masa sih? Kalau One Piece itu kartun kan?" katanya ringan.

Meski begitu, Agustina tetap menekankan pentingnya menampilkan simbolsimbol resmi negara dalam perayaan HUT RI, termasuk menghiasi kota dengan bendera merah putih.

Pada waktu yang sama, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menunjukkan sikap lebih berhatihati. Ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.

"Saya tidak mau berkomentar, karena saya belum terlalu paham," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo menilai tak perlu ada larangan terkait maraknya bendera One Piece asalkan bendera merah putih tetap yang utama ditampilkan.

“Nggak (melarang). Keren. Bagus. Yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera lambang negara yang dilindungi undangundang,” ungkapnya saat ditemui TribunSolo.com di SD Tamirul Islam, Solo, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Respati, tak ada aturan baku mengenai pemasangan bendera dan simbolsimbol lain dalam memeriahkan HUT RI.

“Mau masang One Piece, Gatot Kaca, Ramayana, 'kan nggak ada SOP tertulis kan itu kreasi aja. Tapi kalau kita wajib memasang bendera merah putih,” terangnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan bagian dari provokasi, tetapi Respati Ardi menilai hal itu tergantung dari sudut pandang yang diambil.

“Mau One Piece, mau tokoh Sudiroprajan, tokoh Gilingan, Semar keren bagus. Ya tinggal sudut pandangnya aja. One Piece, tokoh pewayangan, Ramayana, saya kira sama dengan ceritaceritanya,” jelasnya.

Menurutnya, tak perlu ada penertibanpenertiban berbagai simbol lain yang dipasang di antara lambang negara. Ia menyebut hal itu sahsaja saja.

“Bagusbagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau One Piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan),” ujar Respati.

Terpisah, Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Drajat Tri Kartono, menilai fenomena pengibaran bendera One Piece menyangkut tentang reproduksi suatu budaya populer.

Pengibaran bendera One Piece, sambungnya, adalah ekspresi masyarakat dalam mengikuti budaya populer. 

Menurutnya, mereka mencoba membangun komunitas dan identitas dari hal tersebut.

Oleh karena itu, ia berujar bahwa pengibaran bendera One Piece tidak terkait dengan simbol perlawanan terhadap negara.

"Sebenarnya ini tidak terkait dengan satu simbol perlawanan terhadap negara, sebagai suatu bentuk simbol penciptaan identitas tandingan secara nasional karena dari asal usulnya, bentuknya, dan pengibarnya juga sejauh ini tak ada maksud ke sana," ucap Drajat saat dihubungi Tribunnews.com, Senin.

Menurut Drajat, negara tak perlu cemas dengan fenomena ini. Pasalnya, jika kecemasan itu sampai berakibat pada keluarnya tindakan negara yang menyetarakan pengibaran bendera One Piece sebagai suatu pembangkangan, maka fenomena ini justru akan menjadi simbol perlawanan.

Ia menuturkan bahwa pengibaran bendera One Piece hanyalah upaya untuk membangun identitas.

Terlebih, setelah sorotan terkait hal ini berkurang, maka fenomena pengibaran bendera One Piece pelanpelan akan hilang.

"Tapi kalau kemudian negara sangat perhatian akan munculnya kekhawatiran negara sampai melakukan tindakantindakan represif dan tuduhantuduhan yang mengarah kepada pembangkangan sipil bisa jadi (pengibaran bendera One Piece) berkembang ke arah simbol perlawanan," jelas Drajat Tri Kartono.

Drajat menyatakan bahwa mengibarkan bendera One Piece tak ada bedanya dengan mengibarkan benderabendera lain, misalnya bendera klub sepak bola.

"Tapi itu tidak dengan serta merta mengganti kesadaran nasionalisme dan tidak serta merta mengambil alih simbolsimbol negara yang selama ini sudah kokoh dan kuat," ujarnya.

Ia pun menekankan supaya negara tak bertindak represif terkait pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini.

"Kalau terlalu khawatir dan negara bersifat represif justru nanti ke depannya akan menjadi simbol perlawanan," tegas Drajat.