Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima Delegasi Pemerintah Kamboja dalam pertemuan antar-pemerintah untuk berbagi praktik baik penanggulangan bencana, mulai dari pembiayaan risiko bencana, asuransi bencana, hingga perlindungan sosial adaptif.
"Indonesia memandang kerja sama ini sebagai simbol solidaritas antarbangsa. Kami berharap kolaborasi Indonesia-Kamboja di bidang penanggulangan bencana dapat terus diperluas," ujar Asisten Deputi Bidang Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan risiko bencana alam merupakan tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Kamboja, dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam, sama-sama menghadapi ancaman mulai dari banjir, kekeringan, hingga bencana hidrometeorologi.
Merry menegaskan pertemuan ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang diskusi teknis, tetapi juga memperkuat kemitraan bilateral kedua negara.
"Kemitraan tersebut dibangun atas kepedulian kemanusiaan, semangat solidaritas, dan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang semakin kompleks," kata dia.
Merry memaparkan sejumlah kebijakan inovatif yang telah dikembangkan Indonesia dalam penanggulangan bencana.
Kebijakan tersebut meliputi integrasi pembiayaan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, penerapan skema asuransi dan dana kontinjensi, serta penguatan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan.
Ia menyoroti pengembangan pendekatan antisipatif berbasis sistem peringatan dini. Pendekatan ini dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi dan data geospasial untuk memantau risiko secara realtime, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Kami menyadari bahwa tidak semua pengalaman Indonesia bisa diterapkan secara langsung di Kamboja. Namun, kami berharap praktik-praktik baik ini dapat menjadi inspirasi sekaligus membuka peluang baru bagi kerja sama yang lebih erat," kata dia.
Selain paparan dari Kemenko PMK, dalam pertemuan antar-pemerintah dengan Kamboja di Jakarta, Selasa (5/8) tersebut sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan turut memaparkan praktik baik penanggulangan bencana.
Lembaga tersebut meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Reasuransi Indonesia Utama, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Asuransi Indonesia.
