Semua harus kolaborasi mengatasi isu-isu perempuan dan anak...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan semua pihak harus berkolaborasi untuk mengatasi isu-isu perempuan dan anak.
"Semua harus kolaborasi mengatasi isu-isu perempuan dan anak. Kami berterima kasih karena PP WSI mau bergandengan tangan dengan KemenPPPA," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu saat menerima kedatangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam (PP WSI) Valina Singka Subekti untuk membangun kolaborasi bersama mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.
Ia menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan.
Menurutnya, situasi ini sudah masuk dalam fase darurat sehingga perlindungan harus diperkuat.
"Penyebabnya karena faktor ekonomi, pola asuh, penyalahgunaan gawai mengakibatkan retaknya kedekatan emosional. Selain itu hal-hal berbasis religi semakin dilupakan dan rusaknya akhlak," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam (PP WSI) Valina Singka Subekti mengatakan WSI sebagai ormas perempuan berupaya memperkuat ketahanan keluarga lewat kegiatan kursus pranikah serta biro konsultasi keluarga Samawa.
"WSI memberi prioritas program sosial, dakwah, pendidikan, bertujuan memperkuat pemahaman keagamaan Islam untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui antara lain kegiatan kursus pranikah serta biro konsultasi keluarga Samawa," kata Valina Singka Subekti.
Wanita Syarikat Islam (WSI) juga terlibat aktif memperjuangkan isu kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak.
WSI juga mendorong terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan politik Indonesia yang beradab dan berperikemanusiaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam kesempatan tersebut, WSI menyoroti maraknya judi online dan pinjaman online.
Valina Singka Subekti pun meminta pemerintah memberikan perhatian dan penanganan yang serius dan sistematis untuk memutus eksistensi pinjol dan judol di masyarakat.
"WSI mengimbau masyarakat agar dapat mewaspadai dan menghindari efek negatif dari adanya judol dan pinjol tersebut," katanya.
