TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong sinergi antara pondok pesantren dan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes dan KOPDes sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan kemiskinan ekstrem. Langkah ini menjadi bagian dari lima program prioritas yang digulirkan untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

“Pada tahun 2025 ini angka kemiskinan ekstrem telah terjadi penurunan 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini harus terus digenjot agar angka kemiskinan ekstrem terus menurun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, dalam forum nasional di Yogyakarta, sebagaimana keterangan pers, Jumat (8/8/2025).

Menurut Haris, peningkatan ekonomi desa menjadi prioritas nasional yang tercermin dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kerangka ini, lembaga ekonomi desa diintegrasikan ke dalam lima program strategis: makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa, dan pembangunan 3 juta rumah layak huni.

“Lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa, dan pembangunan 3 juta rumah layak huni,” ucapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM, Sugeng Bahagijo, menekankan pentingnya konektivitas antara institusi pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren dan lembaga ekonomi desa.

“Konektivitas dan keunikan institusi pendidikan berbasis komunitas seperti pondok pesantren sangat relevan dalam konteks desa,” katanya.

Sugeng juga mengutip temuan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta yang menunjukkan kontribusi BUMDes dalam menciptakan unit usaha berbasis potensi lokal.

“Temuan IRE (Institute for Research and Empowerment) mengidentifikasi faktor penting kontribusi BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat untuk memiliki unit-unit usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja dan usaha usaha baru berbasis potensi dan sumber daya lokal, yang secara komulatif lebih dari sekedar memberikan profit finansial bagi institusi desa,” paparnya.

Direktur IRE, Rajif Dri Angga, turut mengapresiasi langkah Kemenko PM. “Saya mengapresiasi upaya kolaboratif Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Direktur BUMDes Sejahtera Bleberan, Rini, dan Direktur KOPDes Srikandi, Rafdinal, memaparkan praktik baik serta peluang diversifikasi usaha desa, termasuk potensi ekspor ke mancanegara. Kelima program pemerintah dinilai membuka jalan bagi lahirnya unit-unit usaha desa yang inovatif dan berdaya saing.