SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta maraknya trend kecerdasan buatan atau AI, menuntut para pelaku usaha termasuk UMKM untuk beradaptasi dengan cepat. 

Terutama para pelaku usaha dari generasi muda, tidak boleh alergi terhadap perkembangan kekinian. Pesan ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Jatim, Ibnu Alfandy Yusuf belum lama ini. 

Politisi muda asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini percaya jika hal itu dimanfaatkan betul maka akan bermanfaat. "Kalau satu kata untuk menyimpulkan ini, ya memang adaptasi," kata Ibnu, Minggu (10/8/2025). 

Ibnu mengulas hal ini saat berbincang dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat bertajuk 'Tantangan Pemuda di Era Ekonomi Kreatif' di Studio TribunJatim Network. 

Sebelum menjadi anggota dewan, Ibnu dikenal sebagai entrepreneur yang bergerak di bidang properti dan Food and Beverage. Ibnu saat ini juga menjadi Ketua Umum HIPMI Ponorogo. 

Dalam ulasannya, Ibnu berpendapat bahwa perkembangan pesat teknologi informasi tidak bisa dinafikan. 

Sebagai contoh, Ibnu menyebut saat ini masyarakat cenderung gemar berbelanja dengan sistem online. 

Kalaupun berbelanja langsung tak sedikit yang lebih senang membayar menggunakan QRIS ketimbang pembayaran cash. Berbagai perilaku konsumen semacam ini harus disadari. 

Ibnu yang juga pengusaha ini percaya bahwa jika digitalisasi hingga perkembangan AI dipelajari dan dipraktikkan maka bisa menambah pundi penghasilan bagi wirausahawan muda. 

Semakin memahami kecanggihan teknologi, maka semakin lebar peluang untuk meraih omzet usaha. 

"Karena sekarang ini menurut saya sangat gampang menghasilkan uang dari bisnis online, dari kolaborasi antara bisnis dan digitalisasi dan AI ini sangat gampang. Yang penting harus belajar dan konsisten, gitu aja," jelas Ibnu. 

Meskipun tidak dipungkiri, bahwa belum banyak yang sadar tentang peluang besar ini. Misalnya, belum banyak pedagang yang menggunakan QRIS dengan alasan belum yakin sepenuhnya. Ibnu memandang hal ini memang perlu terus sosialisasi termasuk dari pemerintah. 

Sosialisasi dimaksud adalah agar pedagang tidak ragu terhadap pembayaran digital ini. "Maka perlu disosialisasikan oleh pemerintah terutama kepada masyarakat-masyarakat yang notabene di kabupaten atau kota yang yang terpinggirkan," tambah Alumnus Universitas Gajah Mada ini.  *****