Nusron Wahid: Pembangunan Perumahan Harus Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah.
Hal ini khususnya untuk sektor perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan sawah yang dimaksud terutama yang termasuk dalam kategori sawah abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan secara hukum untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Tujuan utama LP2B adalah mencegah alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian seperti industri dan properti, yang dapat mengancam produksi pangan nasional. Pemerintah menetapkan LP2B melalui perencanaan tata ruang dan kebijakan daerah, serta menyediakan insentif bagi petani dan pemilik lahan agar tetap mempertahankan fungsi pertaniannya.
Menurut Nusron Wahid, lahan pertanian adalah kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
"Terkait program pemerintah, khususnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah untuk rakyat dan pembangunan sekolah, ATR/BPN siap mendukung. Pembangunan perumahan harus dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah karena lahan tersebut vital untuk ketahanan pangan nasional," kata Nusron, Senin (11/8/2025).
Seperti diketahui salah satu agenda besar Presiden Prabowo adalah program swasembada pangan, yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian.
"Pak Presiden juga punya program swasembada pangan. Pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujar Nusron.
Untuk itu, ia menekankan kalau pembangunan industri dan program hilirisasi tetap dapat berjalan, selama tidak mengorbankan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B.
"Kalau sawah berubah jadi pabrik, lama-lama kita tidak bisa swasembada pangan karena lahan pertanian,” kata Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN, menurut Nusron, akan terus memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Ada dua program prioritas di bidang infrastruktur yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya, yaitu program perumahan rakyat dan program sekolah rakyat.
Program perumahan rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan target pembangunan dan renovasi hingga tiga juta unit rumah per tahun, program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang tinggal di pedesaan, wilayah pesisir, dan kawasan perkotaan kumuh.
Pemerintah berkomitmen menyediakan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau sebagai bagian dari hak dasar warga negara.
Salah satu komponen utama program ini adalah renovasi dua juta rumah tidak layak huni di desa-desa.
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah dimiliki masyarakat namun tidak memenuhi standar kelayakan.
Renovasi ini tidak hanya memperbaiki struktur bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pencahayaan yang memadai.
Di wilayah perkotaan, fokus pembangunan diarahkan pada rumah vertikal seperti rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Kawasan kumuh akan direvitalisasi menjadi lingkungan yang lebih tertata dan manusiawi.
Pemerintah menggandeng sektor swasta dan BUMN untuk mempercepat pembangunan, namun tetap menjaga agar hunian yang dibangun tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Untuk mendukung pembiayaan, pemerintah memperluas skema subsidi dan insentif fiskal. Subsidi perumahan ditingkatkan, dan sejumlah beban biaya seperti BPHTB dan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar dihapuskan.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan diluncurkan untuk membantu pengembang kecil, koperasi, dan BUMDes agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah rakyat, terutama di desa.
Adapun sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.
Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap mulai dari asrama, makan bergizi tiga kali sehari, layanan kesehatan, hingga perangkat pembelajaran digital.
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dan dirancang untuk membentuk karakter, keterampilan hidup, serta literasi digital siswa.
Pada tahun 2025, pemerintah telah mengoperasikan 159 Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan target 200 sekolah baru setiap tahun.
Total anggaran tahun ini mencapai Rp7 triliun, dan akan ditingkatkan pada 2026 sesuai arahan Presiden. Sekolah-sekolah ini tersebar dari Sumatra hingga Papua, dengan dukungan lebih dari 2.800 guru dan 4.400 tenaga kependidikan.
Pemerintah juga tengah membangun sekolah baru di kawasan transmigrasi seperti NTT dan Papua, sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).
Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur sekolah, termasuk renovasi gedung, instalasi listrik dan air, serta pengadaan meubelair. Proyek tahap pertama telah mencapai progres konstruksi lebih dari 60 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2025.
Sekolah Rakyat juga mulai mengadopsi sistem digital seperti e-learning, pemetaan bakat berbasis AI, dan dashboard pemantauan aktivitas siswa1.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat memberikan penguatan karakter dan keterampilan, serta pendampingan keluarga.
Rekrutmen siswa dilakukan tanpa tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi.
Bahkan, program ini mulai merambah ke pendidikan inklusif dengan menerima anak-anak berkebutuhan khusus, menjawab keterbatasan jumlah SLB di Indonesia.
Profil Nusron Wahid
Nusron Wahid lahir pada 12 Oktober 1973 di Kudus, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan dasar di MI Miftahul Thalibin dan melanjutkan ke MTs serta MA Qudsiyyah Kudus.
Nusron kemudian meraih gelar Sarjana Sastra dari Universitas Indonesia dan melanjutkan studi Magister Sains di bidang Ekonomi di Institut Pertanian Bogor.
Semasa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, termasuk menjadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang mengukuhkan reputasinya sebagai aktivis muda yang vokal dan progresif2.
Karier Awal
Sebelum terjun ke politik, Nusron memulai karier sebagai peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI dan menjadi wartawan di Harian Bisnis Indonesia pada 1995–1999.
Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia dan bekerja sebagai konsultan peneliti. Pengalaman ini memperkaya wawasan sosial dan ekonominya, yang kemudian menjadi bekal penting dalam kiprahnya di dunia pemerintahan dan legislatif.
Karier Politik dan Jabatan Publik
Nusron Wahid bergabung dengan Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II selama lima periode: 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2014–2019.
Di DPR, Nusron aktif di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, BUMN, dan koperasi.
Kiprah Sebagai Menteri ATR/BPN
Pada Oktober 2024, Nusron Wahid dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia dikenal tegas dalam kebijakan pertanahan, termasuk menyatakan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan diambil alih oleh negara.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif demi kepentingan nasional.
Kiprah Organisasi
Selain di pemerintahan, Nusron aktif dalam organisasi keagamaan dan sosial. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2010–2015), sebuah organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama.
Kiprahnya di berbagai bidang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan swasembada pangan serta energi.
Nusron Wahid dikenal sebagai figur yang menggabungkan idealisme aktivis dengan pragmatisme birokrat
