Jakarta (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya, Andries Lionardo, menilai program Sekolah Rakyat kebijakan publik unggul karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga keberlanjutan program itu harus dipastikan.

“Sekolah Rakyat memiliki urgensi tinggi untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan, sekaligus mendukung target pemerintah menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen,” kata akademisi kebijakan publik itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memutus rantai kemiskinan melalui integrasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial menyeluruh, termasuk kesehatan bagi siswa dan keluarganya.

Kementerian Sosial, sebagai pelaksana teknis, menargetkan 159 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 titik telah aktif sejak pertengahan Juli–Agustus 2025, sedangkan sisanya akan diluncurkan bertahap pada awal September 2025.

Jumlah siswa yang terdaftar pada tahap pertama mencapai sekitar 9.700 anak, yang akan dididik dan didampingi oleh 1.400 guru, 2.000 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh. Dari jumlah tersebut, 2.007 siswa mulai menerima dukungan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) pada Agustus 2025, setelah sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan.

Untuk itu, ia menggarisbawahi terkait dengan anggaran menyusul APBN 2025 mengalokasikan Rp2,14 triliun untuk program Sekolah Rakyat.

Menurut dia, dana tersebut harus dikelola secara tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh daerah.

"Kualitas pendidikan, merupakan indikator kunci keberhasilan kebijakan publik. Jika indikator ini tercapai, maka tujuan menciptakan SDM unggul dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat,” katanya.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.