TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2020–2025, Anwar Abbas yang karib disapa Buya Anwar Abbas, mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan analisis matematis, terutama dalam menanggapi isu kepadatan jemaah di Mina.
Menurut Buya Anwar, yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah dan Naib Amirul Haj 2024, kritik terhadap penambahan kuota haji seringkali tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Ia menyoroti keterbatasan ruang di Mina sebagai faktor utama yang memicu kepadatan.
“Dengan luas Mina 172.000 m⊃2;, maka space atau ruang yang tersedia hanya 80 cm⊃2; per jemaah. Ini sangat sempit sekali,” ujar Buya Anwar di Jakarta, Jumat (15/8/2025) petang.
Ia menjelaskan bahwa total jemaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri dari 221.000 kuota dasar dan 20.000 kuota tambahan. Sementara itu, luas area Mina yang tersedia untuk jemaah Indonesia tetap terbatas, sehingga menyebabkan kondisi yang sangat padat.
Salah satu dampak nyata dari kepadatan tersebut adalah antrean panjang di fasilitas toilet.
“Yang paling menyedihkan persoalan toilet atau kamar mandi, sangat mengular sekali panjangnya,” tambahnya.
Buya Anwar menegaskan bahwa akar persoalan adalah ketidakseimbangan antara jumlah jemaah yang terus bertambah dan luas area yang stagnan. Ia mendorong agar evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan dengan mempertimbangkan data teknis dan kapasitas ruang.
Ia juga menanggapi polemik hukum terkait kebijakan kuota tambahan oleh mantan Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas.
Menurutnya, skema awal pembagian kuota tambahan sebesar 92 persen untuk haji khusus dan 8% untuk haji reguler berisiko menambah kepadatan secara drastis.
“Tanpa tambahan haji reguler saja sudah terjadi desak-desakan di Mina. Apalagi sampai ada tambahan (untuk haji khusus), pasti akan semakin banyak jemaah yang tidak mendapatkan tempat, semakin amburadul dan sulit dibayangkan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Buya Anwar kembali mengusulkan pembangunan fasilitas vertikal di Mina. Ia menilai bahwa perluasan horizontal hampir tidak mungkin dilakukan, sehingga pembangunan bertingkat menjadi langkah paling realistis untuk menambah kapasitas dan kenyamanan jemaah.
“Penyebab kepadatan adalah ruang terbatas, sementara kuota terus bertambah. Makanya solusinya sudah saya usulkan pembangunan ruang vertikal di Mina,” ujarnya.
Mina adalah sebuah kawasan lembah di Kota Makkah, Arab Saudi, yang menjadi salah satu lokasi utama dalam rangkaian ibadah haji. Di sinilah jutaan jemaah menjalankan ritual penting seperti bermalam (mabit), melempar jumrah, dan menyembelih hewan kurban.
Dikenal dengan julukan “Kota Tenda”, Mina mampu menampung hingga 3 juta jemaah dalam lebih dari 100.000 tenda yang didirikan khusus selama musim haji. Terletak sekitar 5 km dari Masjidil Haram, kawasan ini memiliki luas sekitar 7,8 km⊃2;, namun hanya 4,8 km⊃2; yang layak huni karena sebagian besar berupa medan berbatu.
Dengan fungsi vital dan ruang terbatas, Mina menjadi titik paling padat dan rawan dalam pelaksanaan haji. Evaluasi terhadap kondisi Mina bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan dan kelayakan ibadah jutaan umat.
Anwar Abbas yang dikenal Buya Anwar Abbas adalah sosok ulama, akademisi, dan intelektual Muslim yang dikenal luas di Indonesia. Lahir di Balai Mansiro, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1955, ia telah lama aktif dalam dunia dakwah, pendidikan, dan organisasi keislaman.
Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025 dan merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dengan latar belakang akademik yang kuat, Buya Anwar meraih gelar doktor di bidang syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta dua gelar magister di bidang ekonomi Islam dan manajemen. Ia pernah menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta dan aktif mengembangkan wacana ekonomi syariah di Indonesia. Pandangannya yang tajam dan lugas menjadikannya salah satu tokoh yang sering diminta pendapat dalam isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kebijakan publik.
