TRIBUN-BALI.COM  – Pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Usulan ini menandai lonjakan signifikan dari alokasi tahun sebelumnya, yakni Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, RAPBN 2026 bakal fokus digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional. Program prioritas dengan alokasi kenaikan terbesar adalah MBG. Tahun depan, anggaran makan untuk anak-anak sekolah ini mencapai Rp 335 triliun. 

Dengan besaran anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp 335 triliun, nilainya hampir separuh total RAPBN tahun depan. Sementara itu, Program Nasional MBG di Kabupaten Buleleng akhirnya juga dirasakan para siswa di SD Negeri 5 Sukasada.

Para siswa nampak antusias menikmati aneka hidangan yang disediakan. Dari pantauan Tribun Bali, menu MBG hari itu berupa nasi, ayam kecap, tumis buncis dan wortel, tempe orek, serta terdapat buah melon. Seluruhnya disajikan menggunakan ompreng berbahan stainless stell, yang dibagikan pada jam istirahat pertama atau pukul 09.15 wita. 

Para siswa menikmati hidangan dengan suka cita. Tak sedikit yang langsung menyantap hidangan hingga tak bersisa. Namun adapula beberapa siswa yang menyisakan sayur. Beberapa dari mereka mengaku karena tidak suka sayur.

Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sukasada, I Putu Jaya Saputra mengungkapkan, program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Sukasada. Sebelum pelaksanaan hari ini, pihaknya sempat beberapa kali dimintai data.

“Data yang diminta berupa jumlah siswa, hingga kapan jam istirahat pertama. Untuk di SD 5 Sukasada, total ada 69 siswa. Sedangkan jam istirahat jam 9.15 wita. Sehingga tadi tepat jam istirahat, makanan sudah tiba,” ucapnya, Selasa (19/8). 

Menurut Putu Jaya, program MBG ini bagus untuk siswa. Sebab menu yang disajikan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Mulai dari karbohidrat, vitamin hingga protein. "Apalagi menu yang disajikan juga minim penyedap rasa. Sehingga baik untuk kesehatan," katanya. 

Menanggapi ihwal siswa yang tidak memakan menu sayur, menurut Putu Jaya, hal ini dikarenakan siswa belum mengerti manfaatnya. Sehingga cenderung memilih menu yang disukai saja. "Melalui program ini, kita akan pelan-pelan edukasi siswa, bahwa yang enak belum tentu sehat. Tetapi yang sehat, pasti bermanfaat untuk tubuh," tandasnya.

Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Jembrana juga mendistribusikan MBG ke sekolah sasaran, Selasa (19/8). Total, ada 7 sekolah yang dilayani dengan total penerima manfaat sebanyak 2.465 siswa. Jumlah tersebut dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK/PAUD hingga SMA/SMK Sederajat wilayah Kecamatan Jembrana. 

Menurut data yang berhasil diperoleh, tujuh sekolah tersebut adalah RA As-Shiddiqiyyah, Dauhwaru (51 siswa), TK Kemala Bhayangkari, Pendem (113 siswa), TK Santhi Kumara, Dauhwaru (29 siswa), SDN 3 Pendem Kelas 1–3 (67 siswa), SDN 3 Pendem Kelas 4–6 (65 siswa), MTsN 4 Jembrana, Loloan Timur (646 siswa). 

Kemudian untuk siswa di MAN 1 Jembrana, Negara (1069 siswa), dan SMK TP 45 Negara, Pendem (425 siswa). 
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penambahan anggaran MBG tersebut saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di DPR, komplek Parlemen, Jumat (15/8).

Ia menegaskan bahwa program MBG telah dijalankan di seluruh provinsi dan akan diperluas ke pelosok Indonesia untuk mempercepat penurunan angka stunting. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai fondasi SDM unggul, MBG juga dirancang untuk memberdayakan UMKM, menguatkan ekonomi lokal, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan, anggaran Rp 335 triliun akan digunakan untuk intervensi gizi langsung kepada 82,9 juta penerima manfaat.

Dana tersebut mencakup Rp 25 triliun per bulan selama 12 bulan penuh, pengadaan bahan pangan bergizi, distribusi makanan ke sekolah dan posyandu, pembayaran tenaga kerja local, dan monitoring dan evaluasi program.

“Di awal tahun 2026 kita akan full speed dan kita akan serap APBN Rp25 triliun per bulan dari Januari hingga Desember,” kata Dadan dilansir Tribunnews.com.

Dadan menjelaskan, hampir 75 persen dari anggaran Rp 335 triliun akan dialokasikan untuk intervensi makan bergizi agar penyaluran MBG lebih masif dan rutin.

“Untuk intervensinya saja kami akan menggunakan sekitar Rp 1,2 triliun per hari, atau Rp 25 triliun per bulan. Tahun depan kami targetkan pelayanan sejak awal Januari, 20–21 hari per bulan, selama 12 bulan penuh,” ujar Dadan di Jakarta, seperti dilansir kompas.com Selasa (19/8). 

Selain intervensi gizi, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung operasional dan digitalisasi sistem. Dadan mengakui digitalisasi MBG masih tertinggal, sehingga pencatatan kehadiran anak hingga distribusi makanan belum sepenuhnya terintegrasi. 

“Tahun depan kami akan bekerja keras agar semua SPPG masuk dalam sistem digital. Data anak-anak yang hadir setiap hari bisa langsung masuk ke pusat,” ujar Dadan. 

Selain itu, dengan semakin besarnya anggaran, Dadan mengatakan bahwa BGN akan mengupayakan agar tidak terjadi lagi kasus keracunan MBG. “Kami berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kasus (keracunan) ini,” kata Dadan. 

Pemerintah juga menargetkan pembangunan tambahan 18.916 dapur MBG hingga akhir 2025, sebagian besar melalui skema kemitraan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, lembaganya pasti akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan program MBG. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi anggaran untuk program MBG mencapai Rp 335 triliun pada 2026. 

“Kami di DPR tentunya mengawasi jalannya MBG, baik pengelolaan yang diserahkan kepada anak-anak didik, kita mengawasi. Nanti kalau ada temuan, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8). 

DPR, kata Adies, juga meminta BGN melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG. Termasuk permasalahan distribusi makanan yang kerap berujung kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. “Pemerintah kan masih dalam perbaikan terus ya, nanti kita juga masih mencoba evaluasi lebih lanjut,” ujar Adies. (mer/mpa/ali)

MBG Dibagi Dua Shift

Sebanyak 16 sekolah di wilayah Kecamatan Sukasada menerima program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses distribusi dibagi secara dua shift yakni pagi dan siang.  

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buleleng Sukasada Pancasari Yayasan Widarba, Ketut Pingki Ardina menyebutkan, jumlah penerima manfaat pada MBG tahap pertama ini sebanyak 2.604 orang. Jumlah ini tersebar di 16 sekolah, meliputi empat TK, delapan SD, dua SMP, dan dua SMA/SMK.

Operasional di dapur sehat melibatkan 50 orang. 47 diantaranya merupakan operator, dua orang ahli gizi, dan satu orang akuntan. 47 orang operator ini merupakan masyarakat sekitar.

Mereka dibagi pada beberapa bagian. Mulai dari persiapan bahan makanan yang dilakukan sore hingga malam hari, selanjutnya proses memasak dilakukan pada dini hari, yakni sekitar pukul 01.00 wita, proses penyajian makanan sekitar pukul 03.00 wita, hingga distribusi mulai pukul 06.00 wita. 

“Pendistribusian dibagi menjadi dua shift. Shift pertama yakni pagi hari mulai jam 07.00 wita. Sedangkan shift kedua jam 13.00 wita. Pembagian ini karena ada sekolah yang dua shift,” jelasnya Selasa (19/8). 

Harga per porsi yang disajikan berbeda tiap tingkatan. Misalnya untuk siswa TK, siswa kelas I, II dan III SD, total porsinya senilai Rp13 ribu. Meliputi Rp8 ribu harga bahan pokok mentah dan Rp5 ribu biaya operasional. 

Sedangkan siswa kelas IV, V, VI, SMP, SMA, dan SMK, total per porsinya senilai Rp15 ribu. Meliputi Rp10 ribu harga bahan pokok mentah dan Rp5 ribu biaya operasional. "Untuk pemenuhan bahan pokok kami bekerjasama dengan UD yang ada di Desa Sukasada," imbuhnya. 

Pada hari pertama pelaksanaan MBG, menu yang disiapkan berupa nasi, ayam kecap, tumis buncis dan wortel, tempe orek, serta terdapat buah melon. Alasan tidak adanya susu, kata Pingki, karena menu tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam juknis. 

“Menu makanan yang disajikan tiap hari akan diganti. Selain itu kami juga akan melakukan survey ke anak-anak untuk mengetahui menu apa yang disukai dan tidak disukai, berdasarkan sisa makanan pada ompreng,” ujarnya. 

Pingki mengatakan, untuk mengantisipasi peristiwa keracunan seperti di beberapa daerah, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan ahli gizi untuk lebih selektif memilih bahan-bahan makanan. “Selain itu juga mengecek secara langsung proses memasak, untuk memastikan tingkat kematangan,” tegasnya. 

Pingki menjelaskan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) sekolah yang menjadi sasaran idealnya berjarak 3 kilometer atau maksimal 30 menit dari dapur sehat. Diungkapkan pula, kapasitas minimum penerima manfaat sebanyak 3.500 orang. 

Karena baru tahap awal, usulan anggaran yang disetujui oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 3000 porsi. Hal ini sekaligus menjawab alasan mengapa SMP 4 Singaraja tidak mendapat MBG, padahal masuk dalam radius 3 kilometer. 

“Di sekolah itu ada 1200an siswa. Kalau itu semua dimasukkan, maka jumlah penerima manfaat di angka 3700 orang. Sedangkan yang di-ACC oleh BGN, hanya di angka 3000. Sehingga dari pemetaan yang dilakukan, kami hanya bisa mengakomodir 16 sekolah dengan angka penerima manfaat 2604 orang,” kata pria 27 tahun itu. 

Dikatakan pula, pelaksanaan MBG dilaksanakan selama 10 hari. Pingki menjelaskan hal ini sesuai dengan pengajuan proposal anggaran ke BGN yang dilakukan secara bertahap, yakni tiap 10 hari. 

“Pengajuan proposal anggaran dilakukan tiap 10 hari. Jadi tidak sekaligus selama sebulan. Selain di Sukasada, pada hari ini juga dilakukan tahap pertama MBG di Desa Temukus, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu,” tandasnya. 

Sementara itu, Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menyebutkan, setiap penerima manfaat atau setiap siswa mendapatkan satu porsi lengkap yang telah dihitung oleh ahli gizi. Mulai dari pemenuhan karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, serta susu sesuai jadwal. 

“Dengan makanan bergizi yang diberikan secara gratis ini, kami berharap anak-anak semakin sehat, bersemangat dalam belajar, serta menjadi generasi unggul penerus bangsa,” harapnya. 

AKBP Kadek Citra juga mengingatkan agar siswa penerima manfaat MBG ini selalu mengutamakan kebersihan. Mulai dari mencuci tangan sebelum makan, membawa sendok pribadi serta lainnya. (mer/mpa)

MAKAN BERGIZI NASIONAL 

MPG program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Anggaran (2025) Rp 71 triliun
Anggaran (2026) Rp 335 triliun
-    Rp 25 triliun per bulan (12 bulan penuh)
-    Pengadaan bahan pangan bergizi
-    Distribusi makanan ke sekolah dan posyandu
-    Pembayaran tenaga kerja lokal
-    Monitoring dan evaluasi program
Penerima manfaat: 82,9 juta