Lidea Feed

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen.

"Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar," ungkap Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia dalam diskusi publik bertajuk "80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?" yang digelar di Jakarta, Kamis dikutip dari keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, ISS merilis survei nasional terbaru yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan potret masyarakat yang semakin optimis, dengan tingkat kebahagiaan dan rasa aman yang tinggi, meskipun tantangan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Whinda menyampaikan bahwa indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai "cukup baik".

Survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup: kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6) serta kualitas lingkungan (62,9).

Meskipun skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tinggi mencapai 78 persen.

ISS menemukan bahwa kepuasan itu lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar.

Dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, di antaranya kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

"Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen," sebut Whinda.

Salah satu program pemerintah yang mendapat respons paling positif, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

Kendati demikian, sebagian masyarakat merasa manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal yang turut hadir dalam diskusi itu mengatakan MBG merupakan salah satu intervensi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya dari sisi pengeluaran keluarga.

"Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan," jelas Fithra.

Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat serta menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, dan peningkatan kualitas guru.

Fithra menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

"Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Maka dari itu, pembangunan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0," ujarnya.