Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong para humas terus berperan menjaga citra dan reputasi Jakarta sebagai kota global, salah satunya melalui "Anugerah Humas Jakarta" (AHJ) 2025.
"Era digitalisasi dalam dunia global seperti sekarang ini menjadi peran humas sangat strategis dalam membentuk citra dan reputasi Jakarta sebagai kota global," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jakarta, Rabu.
AHJ 2025 ini perhelatan kali keempat dan merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk terus mengembangkan peran humas di lingkungan Pemprov DKI dan BUMD.
"Sebuah ruang apresiasi sekaligus motivasi bagi insan humas Jakarta untuk terus berkarya menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun komunikasi publik yang strategis, transparan dan berdampak luas bagi warga Jakarta," kata dia.
Adapun tema AHJ 2025 adalah "Humas Jakarta Bijak Digital Berorientasi Global". Ketua Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia AHJ 2025, Ied Sabilla mengatakan, melalui tema ini, humas Jakarta dituntut perannya untuk bisa menjadi jembatan komunikasi publik yang relevan, adaptif dan berdampak.
Dia menyampaikan, peserta AHJ 2025 terdiri dari tiga kategori, yakni untuk perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan humas BUMD beserta anak perusahaannya.
Sementara kategori yang dikompetisikan terdiri dari lima kategori utama, yakni Kategori Media Sosial, Kategori Komunikasi Publik, Kategori Media Audiovisual atau Video, Inovasi Kehumasan dan Sosok Humas Inspiratif.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Marroli J. Indarto menyampaikan, ajang kompetisi bagi humas di daerah bisa menjadi praktik baik terutama untuk peningkatan kualitas komunikasi publik dan kehumasan.
Dalam konteks komunikasi, anugerah kehumasan bercerita tentang tata kelola, inovasi yang ingin disampaikan oleh praktisi kehumasan, standar yang akan diuji serta transparansi dan akuntabilitas.
AHJ seharusnya juga dapat menjadi ajang kompetisi yang sehat di antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ini bisa menjadi proses belajar kolektif antarlembaga tetapi terkait dengan komunikasi publik," ujarnya.
Marroli mengatakan, AHJ dalam skala tertentu bisa menjadi peningkatan kompetensi terutama untuk komunikator pemerintah. Selain itu, penerapan inovasi paling tidak dalam adaptasi teknologi misalnya produksi konten antar-OPD dan sebagainya.
