SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya menanggapi isu mundur dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Bahkan, Sri Mulyani kabarnya sudah mengajukan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Isu pengunduran diri Sri Mulyani pertama kali muncul seusai rumahnya kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah demonstran, Minggu (31/8/2025) dini hari.
Kabar itu ditepis oleh Menteri Perekonomian, Airlangga Hartanto.
“Tidak, tidak,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu. Menurut Airlangga, Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet.
“Ada, ada. Tadi Ibu ada di dalam ikut rapat,” ujarnya.
Meski hadir, Sri Mulyani tidak memberikan paparan. “Enggak, (agenda rapat) hanya pengarahan Presiden saja,” kata Airlangga, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.
Sementara Sri Mulyani pun bungkam saat awak media meminta konfirmasi usai sang menteri menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) siang.
Respons Sri Mulyani
Pada Senin (1/9/2025), Sri Mulyani akhirnya merespons kabar tersebut melalui unggahan Instagram.
Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 i tu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan atas musibah penjarahan di rumah mewahnya.
Ia menjelaskan, menjadi pejabat negara bukan perkara mudah.
"Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu."
"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur."
"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan."
Dia pun mengingatkan bahwa ketidakpuasan sebenarnya bisa disampaikan baik-baik melalui jalur hukum.
"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi."
"Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung."
"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna."
"Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.
Menurutnya, sebagai pejabat pasti akan menghadapi berbagai persoalan karena kebijakannya tidak bisa memuaskan semua pihak.
"Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia."
"Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia."
Di akhir unggahannya, Sri Mulyadi meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
"Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia."
"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik."
"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus."
"Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," tutupnya.
Klik di sini untuk untuk bergabung
