Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Tujuh fraksi di DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Selasa (2/9/2025).

Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses pada 22-29 Agustus 2025 itu menyimpulkan sejumlah persoalan krusial, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, fraksi PKB menyoroti lambatnya penanganan kasus Kejadian luar Biasa (KLB) campak yang melonjak sejak Juli hingga Agustus.

"Kasus campak ini sudah muncul sejak Januari, tapi pemerintah daerah terkesan lamban."

"Ke depan, OPD harus lebih tanggap dan hadir di tengah masyarakat," tutur Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB, M Muhri.

Selain itu, PKB juga menyoroti kelangkaan pupuk dan ketimpangan infrastruktur antara daratan dan kepulauan, terutama di wilayah Kecamatan Giligenting.

Dari fraksi Partai NasDem menegaskan hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik harus segera dipenuhi.

"Hak masyarakat kepulauan atas listrik sudah disuarakan bertahun-tahun, tapi belum ada realisasi."

"Pemerintah daerah harus hadir mempercepat ketersediaannya," tegas Samsiyadi, Juru Bicara Fraksi NasDem.

Dalam hal ini, NasDem juga meminta konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan serta evaluasi aturan Pilkades yang dinilai merugikan calon dari kalangan non-petahana.

Untuk PAN juga soroti soal pengangguran dan bahaya narkoba di wilayah kepulauan Sumenep.

Fraksi PAN menganggap, bahwa soal pengangguran sebagai persoalan mendesak yang butuh penanganan serius dari pemerintah.

"Pemerintah perlu langkah strategis dan terukur, dengan pendekatan holistik untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy.

Dengan demikian, PAN mengingatkan ancaman peredaran narkoba di wilayah kepulauan Sumenep.

"BNNK harus lebih aktif, pengawasan di pelabuhan perlu diperketat agar peredaran narkoba bisa ditekan," tegasnya.

Untuk PDIP dalam paripurna tersebut, minta OPD tidak abaikan aspirasi warga Sumenep.

Karena itu, fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa hasil reses ini jangan hanya menjadi seremonial tanpa tindak lanjut.

"Hasil serap aspirasi jangan hanya dibaca lalu dilupakan. OPD harus tindak lanjuti dengan nyata," kata Abd. Rahman, Juru Bicara Fraksi PDIP.

Catatan penting PDIP antara lain perbaikan jalan poros Mandala Dungkek, penambahan daya listrik di Rubaru, perbaikan transportasi laut dan juga penguatan modal UMKM serta kelompok tani.

Untuk partai Demokrat, menyoroti 2.000 kasus campak dan 17 korban meninggal akibat campak di Sumenep.

Hal itu dinilai keras bahwa lambannya penanganan wabah campak dari pemerintah.

"Ada lebih dari 2.000 kasus campak dan 17 korban jiwa. Ini bukti kelalaian pemerintah dalam pencegahan sejak dini,"  tegas Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.

Demokrat juga mendesak perbaikan jalan di Lenteng, Pragaan, Batuputih, dan akses menuju objek wisata Pantai Lombang.

Untuk Gerindra-PKS desak ambulans laut dan pemerataan pembangunan di Sumenep.

Dengan demikian, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.

"Masih banyak jalan rusak, keterbatasan air bersih, layanan kesehatan yang minim, dan listrik belum merata di kepulauan," tutur Agus Hariyanto, Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS.

Fraksi tersebut juga mendesak pengadaan ambulans laut, peningkatan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta program pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.

PPP memyoroti pesantrean dan layanan kesehatan Ibu dan anak di Sumenep.

Kondisi fasilitas pesantren dan madrasah selama ini dinilai masih minim.

"Pemerintah harus hadir memberikan dukungan infrastruktur pendidikan, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi berbasis pesantren," tegas Juru Bicara PPP.

PPP juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta distribusi pupuk bagi petani kecil.

Dari semua itu, fraksi-fraksi DPRD Sumenep bersepakat bahwa aspirasi tersebut harus ditindak lanjuti.

"Kami berharap aspirasi masyarakat ini benar-benar ditindaklanjuti oleh eksekutif," kata para juru bicara fraksi secara bergantian dalam rapat paripurna tersebut.