Ringkasan Utama:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi permintaan dari Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kemlu RI menyatakan bahwa perhatian yang disampaikan OHCHR merupakan bagian dari fungsi lembaga tersebut dalam mendukung negara-negara anggota agar memenuhi kewajiban sesuai hukum HAM internasional.
“Sebagai negara demokratis, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak asasi seluruh warga negara, sebagaimana terjamin pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional,” tulis Kemlu RI dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota besar Indonesia sejak 25 hingga 31 Agustus 2025 menjadi latar atas perhatian OHCHR.
Aksi massa dipicu oleh berbagai isu, mulai dari protes terhadap kinerja dan tunjangan DPR, tuntutan buruh, hingga insiden meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, dalam tabrakan dengan kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan, perusakan, dan penjarahan, dengan lebih dari 1.600 demonstran ditahan. Kantor HAM PBB pun menyerukan investigasi independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis dari Jenewa, Swiss, pada Selasa (2/9/2025), Juru Bicara OHCHR Ravina Shamdasani menyerukan agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.
“Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan,” ujar Ravina dalam konferensi pers di Jenewa, Selasa (2/9/2025).
OHCHR juga mengingatkan bahwa aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.
Lembaga tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak berkumpul secara damai, serta kebebasan pers dan keselamatan jurnalis selama demonstrasi berlangsung.
Terkait situasi di lapangan, Kemlu menegaskan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugas berdasarkan prinsip dan standar HAM. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi warga sipil, dan mengamankan fasilitas publik secara proporsional.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh aparat ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.
“Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemerintah juga telah membuka mekanisme pengaduan publik dan membentuk tim pemantau khusus,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Kemlu menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus mendorong dialog terbuka dan konstruktif dengan masyarakat serta pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, ketertiban umum, dan harmoni sosial; serta memastikan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM dapat berjalan bersama,” pungkas Kemlu RI dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
