Dunia usaha berharap agar menteri keuangan yang baru dapat meneruskan berbagai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sambil melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan pengelolaan dari berbagai sisi,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, bisa meneruskan kebijakan pendahulunya sembari terus melakukan evaluasi.

“Dunia usaha berharap agar menteri keuangan yang baru dapat meneruskan berbagai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sambil melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan pengelolaan dari berbagai sisi,” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berbagai sisi itu mulai dari penganggaran, pajak, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengelolaan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara termasuk dalam mengelola kas dan utang negara, imbuhnya.

Samran menilai, pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran diharapkan akan mempercepat realisasi berbagai program strategis pemerintah, yang pada akhirnya akan dapat menggerek pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita dari Kadin tentu mendukung reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, karena tujuannya adalah bagaimana agar berbagai program strategis pemerintah dapat terealisasi dan terwujud,” ujar dia.

Dengan kondisi perekonomian saat ini dan ketidakpastian ekonomi global, kemampuan dan terobosan menteri keuangan yang baru sangat ditunggu, tambah Samran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Selain Kementerian Keuangan, perombakan kabinet pada Senin lalu terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.