Menkeu Purbaya dikecam mahasiswa UI dan disebut mengecewakan. Hal ini lantaran pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan 17+8.

Purbaya Yudhi diketahui resmi menggantikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, pada Senin (8/9/2025). Saat diwawancara, dia kemudian menyinggung soal tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat.

Meski mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan itu, dia menilai bahwa hal tersebut datang dari sebagain kecil masyarakat yang hidupnya terganggu dan belum tercukupi. Menurut Purbaya, aspirasi ini akan mereda jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujar Purbaya.

Pernyataan kontroversialnya itu kemudian menuai komentar publik lantaran dinilai meremehkan tuntutan 17+8. Kecaman kemudian datang dari pihak mahasiswa.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujan Biru menilai bahwa pernyataan Purbaya sangat mengecewakan. Menurutnya, meskipun baru menjabat, sang menteri sudah menunjukkan sikap yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.

“Baru satu hari, dia langsung mengeluarkan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat,” kata Diallo, dilansir dari Kompas.com.

Diallo menilai bahwa sikap pemerintah seolah menganggap remeh tuntutan masyarakat. Padahal, tuntutan tersebut lahir bukan karena keinginan semata, melainkan kondisi yang saat ini melanda rakyat.

“Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara kami,” ujarnya.

Selain Purbaya, Diallo juga menyoroti penyataan dari Penasihat Presiden Jenderal (Purn) Wiranto. Dia diketahui sebelumnya menyebutkan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat itu tak bisa dipenuhi seluruhnya.

“Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, ‘jika semua dipenuhi repot’. Enggak usah bernegara, Pak, kalau repot. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda!” tegasnya.

Sementara itu, akibat Menkeu Purbaya dikecam mahasiswa UI, dia kemudian menyampaikan klarifikasinya. Purbaya menegaskan bahwa maksud pernyataannya itu menyoroti kondisi masyarakat yang tengah kesulitan akibat ekonomi.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya," jelas Pubaya.

"Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan," jelasnya.

Atas pernyataannya itu, Purbaya lalu mengucapkan permintaan maaf. Hal ini dia sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

"Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” imbuhnya.

Melansir dari Tribun-Medan.com, Purbaya Yudhi mengaku sempat kaget karena banyak pernyataannya dipotong-potong dan menuai kritik publik sejak dilantik menjadi Menkeu. Namun, menurutnya, hal itu bisa menjadi bagian edukasi publik.

“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar aja rakyat’ atau ‘itu yang susah aja.’ Nggak,” ungkapnya.

Selanjutnya, dia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah yaitu mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa sejahtera bersama.

“Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” ucap Purbaya.

Dia juga memastikan pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN di level 3 persen sesuai aturan undang-undang. Pubaya menyebut langkah percepatan belanja dan program pembangunan akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi lebih cepat.