Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru yang menggantikan Sri Mulyani. Dia berjanjia akan menjadi sosok yang lebih baik.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Presiden Prabowo me-reshuffle Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025. Penggantinya adalah Purbaya Yudhi Sadewa.

Bagaimana perjalanan karier Purbaya?

Penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Dalam pelantikannya, Purbaya bersumpah:"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tak hanya Sri Mulyani, Prabowo juga me-reshuffle empat menteri lain dan melantik satu meteri untuk kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Dia adalah Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu Purbaya melanjutkan pendidikan di Purdue University, AS, dan mendapatkan gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Purbaya juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Di pemerintahan, Purbaya mengawalinya dari Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014 dan menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional. Dia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Purbaya lalu dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Purbaya lalu diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020. Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).

Belum apa-apa sudah blunder

Belum satu menjabat, Purbaya sudah membuat pernyataan kontroversial tidak empatik tentang tuntutan 17+8 dan karena itulah dia langsung mendapat kritk dari masyarakat. Oleh beberapa kalangan, pernyataan itu dianggap sebagai blunder pertama Purbaya.

Karena itu, Purbaya langsung memohon maaf kepada masyarakat saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. "Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya setelah acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).

Tak lupa, dia berjanji akan memperbaiki diri untuk lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan ke publik agar tidak menyakiti hati masyarakat, mengingat kini dia telah menempati posisi penting di pemerintahan yaitu Menteri Keuangan, sehingga segala tindak-tanduknya diikuti oleh media dan publik.

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana sini," jelasnya.

Dia juga akan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menjadi Menteri Keuangan yang baik. Bahkan, dia tak segan untuk meminta masukan dari pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Hal ini dilakukan semata agar kebijakan fiskal bisa berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi ke depan tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan," tukasnya.

Kita tahu, pernyataan Purbaya terkait 17+8 Tuntutan Rakyat sempat menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Purbaya menyatakan, tuntutan yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. "Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Meski begitu, dia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika. "Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya.