“Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu,”
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (11/9) menjadi sorotan, mulai dari Menko Yusril sarankan TNI buka dialog dengan Ferry Irwandi hingga KPK telusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Menko Yusril sarankan TNI buka dialog dengan Ferry Irwandi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa membuka komunikasi dan berdialog dengan pegiat media sosial, Ferry Irwandi, dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik.
Dia menuturkan menempuh jalur hukum, apalagi pidana, harus menjadi langkah terakhir jika upaya lain termasuk dialog tidak menemukan jalan keluar.
“Pidana adalah ultimum remedium, artinya jalan terakhir. Selama ada ruang dialog, lebih baik ditempuh terlebih dahulu,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
2. KPK ungkap ratusan pejabat eselon dan swasta dominasi kasus korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data statistik penindakan yang menunjukkan kalangan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi.
"Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis.
Berdasarkan data terkini penanganan perkara KPK pihak swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti oleh pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang.
Baca selengkapnya di sini
3. Kementerian Hukum sahkan kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030
Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Periode 2025–2030, ditandai dengan diserahkannya surat keputusan (SK) oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menteri Hukum yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo menyerahkan dua SK kepada Hasto yang hadir bersama jajaran pengurus DPP lainnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.
“Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP Periode 2025–2030 pun secara hukum sah,” kata Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP Andreas Hugo Pareira, dalam keterangan tertulis.
Baca selengkapnya di sini
4. DPR RI dalami hukuman mati oleh calon hakim agung yang adili Sambo
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendalami ihwal hukuman mati yang pernah dijatuhkan oleh calon hakim agung Kamar Pidana, Alimin Ribut Sujono, ketika mengadili perkara pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo.
Pada saat sesi tanya jawab uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Alimin mengatakan dirinya sempat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar 2-3 tahun.
Alimin bercerita, dirinya merupakan salah satu majelis hakim yang mengadili Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Baca selengkapnya di sini
5. KPK telusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Asep menjelaskan penelusuran aliran dana tersebut turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca selengkapnya di sini
