Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin sepakat memperkuat kolaborasi pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jumat (12/9).

"Pekerjaan besar ini tidak mungkin diselesaikan sendiri. Kementerian P2MI adalah kementerian baru, sehingga kolaborasi dengan Kemenko PM dan kementerian dan lembaga lain menjadi kunci agar perlindungan dan penempatan PMI bisa lebih kuat, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi pekerja kita," kata Mukhtarudin dalam sebuah keterangan resmi.

Pertemuan tersebut, kata dia, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mukhtarudin menyampaikan bahwa kementeriannya membutuhkan dukungan dan sinergi penuh dari Kemenko PM agar program-program strategis terkait pekerja migran Indonesia dapat berjalan optimal.

Dia menambahkan bahwa koordinasi dengan Kemenko PM akan difokuskan pada penguatan regulasi, penanganan penempatan ilegal, hingga peningkatan program vokasi untuk mendukung kompetensi pekerja migran Indonesia.

Terkait penempatan, Mukhtarudin menyoroti target penempatan 425 ribu pekerja migran Indonesia pada 2025. Menurutnya, target tersebut harus realistis dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi global.

"Kami terus berupaya meningkatkan penempatan yang aman dan bermartabat. Minimal capaian tahun 2025 bisa lebih tinggi dari realisasi 2024, yang mencapai 295 ribu. Dengan begitu, meskipun target ambisius, kita tetap bisa menjaga tren capaian positif," katanya.

Pertemuan tersebut menandai langkah awal kolaborasi lebih intensif antara Kemenko PM dan Kementerian P2MI untuk mewujudkan tata kelola pekerja migran yang lebih aman, bermartabat, dan berdaya saing.