TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai bahwa klarifikasi resmi dari Istana terkait rumor pergantian Kapolri merupakan langkah politik yang tepat dan krusial untuk menjaga stabilitas nasional.

Menurutnya, isu yang beredar tanpa dasar hukum berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap institusi Polri serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025) malam.

Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik.

“Klaim bahwa bulan depan ‘pasti’ ada pergantian Kapolri tanpa landasan hukum maupun sinyal resmi dari pemerintah menimbulkan kesan seolah pengelolaan jabatan Kapolri hanyalah transaksi politik jangka pendek,” tambahnya.

Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Menurutnya, penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat.

“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar adanya surat presiden (surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujar Prasetyo kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Haidar menilai kecepatan dan ketegasan komunikasi politik seperti ini merupakan bagian dari strategi menjaga kewibawaan negara.

“Istana telah mengambil posisi yang benar: menjawab isu dengan fakta, bukan diam-diam membiarkan isu liar berkembang,” tegasnya.

Menurutnya, sikap tersebut bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan pernyataan politik bahwa kepemimpinan Polri tetap berada dalam kendali konstitusional, bukan opini publik yang dibentuk oleh narasi spekulatif.

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Salah satu insiden yang memicu kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Meski Istana dan DPR telah membantah adanya surpres, publik masih menunggu kepastian langsung dari Presiden Prabowo.