Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya memperkuat aspek keselamatan di semua moda transportasi sebagai prioritas utama pada pelaksanaan program tahun anggaran 2026 mendatang.

“Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi," kata Menhub usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Penetapan Hasil Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Jakarta, Senin (15/9).

Selain itu, Dudy menyampaikan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan seluruh wilayah Indonesia.

Menhub menuturkan, pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 sebesar Rp48,88 triliun. Namun, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2026 adalah sebesar Rp28,48 triliun.

Dari pagu anggaran tersebut, alokasi belanja terbesar adalah belanja non-operasional sebesar 72,29 persen atau Rp20,59 triliun. Sementara alokasi program terbesar adalah untuk infrastruktur konektivitas sebesar 59,24 persen atau Rp16,87 triliun. Sumber pendanaan terbesar adalah Rupiah Murni sebesar 69,16 persen atau Rp19,7 triliun.

Menhub menjelaskan masing-masing unit kerja Eselon I di Kemenhub telah menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2026.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat akan fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga konektivitas lewat subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan buy the service (BTS), serta pembangunan dan rehabilitasi terminal dan pelabuhan penyeberangan.

Lalu pada Ditjen Perhubungan Laut akan fokus pada peningkatan keselamatan melalui pemeliharaan navigasi pelayaran, fasilitas telekomunikasi, dan kapal patroli.

Sedangkan layanan keperintisan dijalankan melalui subsidi angkutan barang dan penyeberangan perintis, termasuk pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) serta pembangunan pelabuhan untuk mendukung Asta Cita dan swasembada Pangan.

Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara akan memprioritaskan keselamatan melalui rampcheck, inspeksi penerbangan, serta pemenuhan standar keamanan bandara. Selain itu, layanan perintis penumpang maupun kargo tetap berjalan, termasuk dukungan untuk kawasan strategis, IKN, dan bandara di wilayah terpencil.

Adapun Ditjen Perkeretaapian akan fokus pada keselamatan perjalanan kereta api serta penyelenggaraan kereta api perintis hingga program angkutan motor gratis.

“Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutur Menhub.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat tersebut menyatakan, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perhubungan dan mitra kerja Komisi V lainnya.

Dengan anggaran yang tersedia, Lasarus berharap Kemenhub dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Tentu kami berharap kepada Pemerintah, paling tidak pelayanan minimal Kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang,” kata Lasarus.