TRIBUN-BALI.COM - Puri se Bali kembali menggelar pertemuan di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Senin (15/9).

Pertemuan ini mengeluarkan keputusan strategis agar Presiden Prabowo Subianto segera memulai peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menyatakan komitmennya membangun Bandara Internasional Bali Utara melalui Perpres No. 12/2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang ditandatangani presiden pada 10 Februari 2025 lalu,” ujar Ketua Harian Puri Sejebag Bali, Cokorda Gde Putra Nindia.

Penglingsir Puri Ageng Peliatan, Kecamatan Ubud itu mengatakan bahwa masyarakat adat dan pusat pemerintahan di Bali Utara menanti kepastian waktu.

“Kami sudah lelah dengan wacana dan spekulasi. Isi Perpres No. 12 Tahun 2025 sudah sangat jelas menetapkan pembangunan proyek pembangunan bandara ini letaknya di kawasan pesisir Kubutambahan, Buleleng,” kata Cok Nindia. 

Lebih jauh, Cok Nindia memohon agar Presiden segera memenuhi komitmen itu dengan melaksanakan groundbreaking. “Peletakan batu pertama ini sangat penting, agar seluruh lapisan masyarakat tidak terus dibiar-biarkan bertanya, apakah proyek ini benar-benar jalan atau hanya janji politis,” kata Cok Nindia.

Para penglingsir Bali, yang merupakan para raja dan tokoh adat pewaris kerajaan-kerajaan Bali, menilai proyek ini mendesak diwujudkan sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur transportasi udara yang tidak lagi mampu ditampung Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali Selatan.

Menurut Cok Nindia, lokasi bandara di pesisir Kubutambahan sudah selaras dengan berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 64/2018 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Bandara. Selain itu, kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai peruntukan bandara dalam Perda Provinsi Bali No. 18/2009 tentang RTRW yang diperbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2020.

Menariknya, pembangunan bandara baru ini tidak akan membebani keuangan negara karena seluruh investasinya dibiayai 100 persen oleh investor swasta, di antaranya investor asal China dan Timur Tengah. Model pembiayaan ini diyakini mampu mempercepat pembangunan tanpa menunggu dan mengganggu alokasi APBN.

Para penglingsir mengingatkan bahwa pada 13 Februari 2024 lalu, seluruh atau 13 raja-raja Bali itu bertemu dengan Prabowo sebagai calon presiden dan ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mereka diantar oleh Ketua Wantimpres Wiranto dan menerima para raja Bali di Kantor Kementerian Pertahanan di Jl. Merdeka Barat, Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, calon presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk mewujudkan bandara internasional baru di Bali Utara sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai sekaligus untuk menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah di Bali.

Pembangunan Bali selama beberapa dekade dinilai terlalu terpusat di wilayah selatan, terutama Denpasar dan Kabupaten Badung. Akibatnya, kawasan selatan mengalami tekanan lingkungan dan sosial yang berat.

Salah satu puncaknya terjadi pada 10 September 2025 lalu ketika banjir bandang menerjang Bali Selatan. Bencana alam itu menewaskan belasan orang lebih dari 500 jiwa mengungsi, serta tercatat juga lebih dari 500-an bangunan rusak.

Peristiwa itu melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan selatan dan menimbulkan kerugian material hingga ratusan miliar rupiah.

“Ini adalah alarm nyata bahwa kita tidak bisa terus membiarkan ketimpangan pembangunan. Jika satu-satunya pintu masuk internasional ada di selatan, maka seluruh beban lingkungan, ekonomi, dan sosial menumpuk di sana,” ujar Penglingsir Puri Agung Singaraja AA Ngurah Ugrasena.

Di sisi lain, para penglingsir menyoroti munculnya wacana dari Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin menjadikan Bandara Letkol Wisnu sebagai Bandara Internasional Bali Utara.

Para penglingsir menepis gagasan itu. Menurut mereka, bandara tersebut sejatinya dirancang hanya untuk pusat pelatihan calon penerbang, bukan sebagai bandara untuk keperluan reguler komersial.

Jika gagasan itu dipaksakan sebagai bandara internasional, maka dianggap berlawanan dengan arah kebijakan pusat yang sudah jelas tertuang dalam Perpres No. 12/2025.

“Kami mengingatkan agar jangan ada upaya di tingkat daerah yang menentang atau menghambat implementasi Perpres. Ini soal kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral,” tegas AA Ngurah Ugrasena.

Para penglingsir meyakini, kehadiran bandara baru di Kubutambahan akan menjadi pintu gerbang internasional setara bandara modern di Singapura dan Hong Kong, seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo pada 3 November 2024 di Sanur, Denpasar.

Bandara ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan memperluas konektivitas Bali ke pasar dunia.

“Kami percaya Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya. Bali Utara siap menjadi episentrum pertumbuhan baru, demi keseimbangan pulau Bali dan kemajuan bangsa,” pungkas AA Ngurah Ugrasena. 

Sementara, hadir pada acara tersebut manajemen perusahaan penggagas proyek strategis ini, PT BIBU Panji Sakti.

CEO PT BIBU, Erwanto Sad Adiatmoko, menjelaskan bahwa semua persiapan pendanaan dan teknis telah diupayakan.

“Investor sudah siap. Kami sudah menandatangani MoU dengan para investor. Penetapan Lokasi sudah kami ajukan. Kami menargetkan runway pertama, dari dua runway yang kami rencanakan, bisa beroperasi tahun 2028,” ujar Erwanto. (weg)