Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi daerah percontohan kemerdekaan pers dalam berdemokrasi.
“Kalsel meraih nilai indeks kemerdekaan pers (IKP) pada pada 2024 dengan poin 80,91 menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi antara pemerintah daerah, insan pers dan masyarakat,” kata Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam RI Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir.
Arifien mengutarakan hal itu pada kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi peningkatan indeks kemerdekaan pers se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Menurut dia, kolaborasi di Provinsi Kalsel memperkuat independensi dan kualitas pers dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawal pembangunan daerah.
“Kritik untuk memberikan edukasi dan menjadi bagian penting dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat,” tutur Arifien.
Dalam forum koordinasi yang berlangsung di Kalsel ini, Kemenko Polkam meminta provinsi lain yang ikut berpartisipasi dapat memetik pengalaman dari Provinsi Kalsel terkait kemerdekaan pers untuk dapat diterapkan di daerah masing-masing, khususnya provinsi yang indeks kemerdekaan pers masih di bawah rata-rata nasional.
Di tengah berbagai tantangan nasional, Arifien memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalsel yang berhasil menunjukkan capaian yang membanggakan pada survei 2024, provinsi ini menempati peringkat pertama indeks kemerdekaan pers.
Ia menjelaskan pencapaian Provinsi Kalsel didasarkan pada penilaian tiga lingkungan utama, yakni politik dengan skor 82,73 poin, ekonomi dengan skor 79,33 poin, serta hukum 78,8 poin.
Menurut Arifien, Kalsel tidak lepas dari inisiatif lokal yang salah satunya melalui pembentukan Konsorsium Pers Banua menjadi wadah kolaborasi antarmedia untuk memperkuat integrasi independensi dalam meningkatkan kualitas jurnalis sekaligus mengadvokasi perlindungan wartawan.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak perlu belajar dari Provinsi Kalsel, bukan hanya dari angka-angka capaian tetapi juga dari strategi nyata yang telah dijalankan mulai dari penguatan kolaborasi Konsorsium Pers Banua, peningkatan delegasi pers, advokasi hukum, hingga keterbukaan dengan agenda transformasi informasi publik dan demokrasi di daerah.
“Keberhasilan Provinsi Kalsel memberikan pelajaran berharga bagi semua provinsi, ini membuktikan bahwa dengan kolaborasi komitmen dan keberanian melakukan terobosan, tantangan yang selama ini dihadapi dapat diatasi,” ujarnya.
