Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga dari dua kampung di Jakarta mendeklarasikan "Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas" untuk mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk tidak mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ketua RW 03, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, Agus Hermawan di Jakarta, Rabu, mengatakan kesehatan itu penting dan mahal harganya, maka warga kompak untuk mendeklarasikan "Kampung Sehat Siaga Obesitas dan Diabetes"

"Deklarasi ini sebagai wujud komitmen mencegah diabetes dan obesitas," kata Agus usai deklarasi.

Selain itu, Agus menyampaikan apresiasi kepada Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yang terus melakukan pendampingan, mulai dari komitmen "Kampung Tanpa Rokok" hingga "Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas".

"Dengan edukasi yang dilakukan FAKTA untuk mengajak masyarakat lebih hidup sehat. Kami sangat mendukung segera diterapkannya cukai MBDK," ujarnya.

Deklarasi juga dilakukan oleh warga Kelurahan Cipedak. Mereka menyatakan bahwa siap menjadikan kampungnya bebas dari konsumsi MBDK.

Tenaga kesehatan Puskesmas Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Nurul Chairani mengungkapkan, prevalensi kasus diabetes dan obesitas di wilayahnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dia sangat senang hari ini warga di RW 03 dan 06, Kelurahan Cipedak, bisa mendeklarasikan "Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas". "Sebagai pembina tentu saya akan terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Ketua FAKTA Indonesia Ari Subagyo menjelaskan, selain di Jakarta, "Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas" juga sudah dideklarasikan di Bekasi, Bogor, Yogya dan Solo.

FAKTA Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setempat agar gerakan "Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas" ini bisa semakin masif.

"PKK juga merupakan garda terdepan yang bisa melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya warga menjaga kesehatan. Sebab, kader PKK ada hingga di tingkat RT," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu segera menerapkan cukai MBDK sebagai langkah preventif memberikan perlindungan kepada warga, khususnya anak-anak dari mengonsumsi MBDK.

"Penerapan cukai MBDK ini penting sebagai salah satu aksi nyata melindungi generasi emas Indonesia 2045 dengan sumber daya manusia yang sehat," ujar Ari.