TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah cepat menyusul insiden keracunan massal yang banyak menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air, Sabtu (27/9), usai merampungkan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulhas, sapaannya, dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9).
Menurut dia, ada beberapa poin penting hasil rapat tersebut, antara keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.
"Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Zulhas menuturkan, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan. Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.
"Kami juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN (Badan Gizi Nasioanl) yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kami tutup sementara," ucapnya.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga melakukan evaluasi yang difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Zulhas menyatakan, pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.
"Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan," bebernya.
Kemudian, ia berujar, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.
"Semua langkah diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," tuturnya.
Adapun, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, akan menyiapkan ahli gizi dari Kemenkes untuk membantu BGN dalam menjalankan program MBG. “Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kami bantu dari Kemenkes,” ujarnya.
Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN. Menurut dia, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.
“Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik. Diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” harapnya.
Lapor presiden
Sementara, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengaku sudah melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).
Ia menyebut, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus kejadian.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” bebernya, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat.
Ahli serangga dari IPB itu mengungkapkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas berbagai insiden yang terjadi. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap satuan layanan.
Presiden juga memberikan sejumlah arahan, satu di antaranya agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Kepala Negara turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Prabowo berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya.
Prabowo pun mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, sebuah program sebesar MBG wajar menghadapi kendala di awal.
Namun, ia menegaskan, persoalan itu harus segera diselesaikan. “Ini masalah (program) besar, jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” tegasnya.
Presiden pun kembali mengingatkan tujuan utama program MBG, yakni memastikan anak-anak yang kerap kesulitan mendapatkan makanan bergizi bisa memperoleh asupan yang layak. (M Alivio Mubarak Junior/Wahyu Gilang Putranto)
