BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Realisasi pendapatan APBN di Kalsel mencapai Rp 8,31 triliun atau 37,68 persen dari target sebesar Rp 22,05 triliun. Data tersebut berdasar pendapatan hingga 31 Agustus 2025.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, memaparkan, pencapaian ini didorong realisasi penerimaan perpajakan dan bea cukai.
Pencapaian perpajakan sebesar Rp 6,55 triliun atau 32,15 persen dari target sebesar Rp20,36 triliun. Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 625,49 mmiliar atau 239,52 persen dari target sebesar Rp 261,14 miliar.
Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,14 triliun atau 79,76 persen dari target sebesar Rp 1,42 triliun.
"Dari tiga komponen jenis penerimaan tersebut, maka sebanyak 78,8 persen didominasi penerimaan perpajakan, kemudian 13,7 persen dikontribusikan oleh PNBP dan sebesar 7,5 persen disumbangkan dari penerimaan Bea dan Cukai," papar Catur.
Sedangkan dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp 25,51 triliun atau 61,46 persen dari pagusebesar Rp 41,5 triliun.
"Realisasi tersebut disalurkan kepada dua jenis belanja yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 4,94 triliun atau 48 persen dari target sebesar Rp 10,29 triliun," aku Catur.
Dan yang kedua disalurkan kepada belanja Transfer ke Daerah (TKD) realisasi mencapai Rp 20,56 triliun atau 65,91 persen dari total pagu Rp 31,20 triliun.
Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 80,62 persen dari total belanja APBN.
Sementara, kontribusi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terhadap total Belanja APBN di Kalsel sebesar 19,38 persen.
Secara komposisi, realisasi TKD Kalimantan Selatan masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 56,60 persen dari total nominal penyalurannya.
Dari sisi kinerja TKD per pemerintah daerah, Kota Banjarbaru mencatat penyaluran tertinggi dengan 69,54 persen, sementara Kabupaten Kotabaru masih terendah dengan 62,89 persen.
Pada Agustus 2025 terdapat peningkatan signifikan dari pagu dan realisasi TKD pada bulan ini terutama dipengaruhi adanya penyaluran Kurang Bayar DBH pada 2025 sebesar Rp 3,31 triliun.
Rincian penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan Agustus 2025 berdasarkan jenisnya yaitu DBH terealisasi Rp 11,64 triliun atau 67,37 persen dari pagu.
Penyaluran ini terutama berasal dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba–Royalti sebesar Rp 9,93 triliun, yang menyumbang 85,34 persen dari total DBH.
Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp 6,06 triliun atau 67,89 persen dari pagu. Penyaluran DAU di Kalsel didominasi DAU Block Grant, dengan realisasi mencapai Rp 5,39 triliun atau 89,70 persen dari total DAU. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih relatif rendah dengan realisasi Rp 616,15 miliar atau 20,23 persen dari pagu.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencatat realisasi cukup tinggi yaitu Rp 151,52 triliun atau 87,08 persen dari pagu.
Mayoritas penyaluran digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mencapai Rp 696,92 miliar atau 45,94 persen dari total penyaluran DAK Nonfisik.
Dana Desa terealisasi Rp 11,13 triliun atau 76,00 persen dari pagu. Penyaluran tahap I sudah tersalur penuh kepada 1.187 desa, sementara penyaluran tahap II masih berjalan dengan telah teralisasi pada 856 desa. Insentif Fiskal terealisasi Rp 113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)
