Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mempercepat proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Langkah ini penting untuk mencegah potensi penurunan kualitas makanan selama pengantaran jarak jauh,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Dessy Hallauw, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam sejumlah dapur MBG yang telah dikunjungi, seluruh proses pengolahan makanan telah dilakukan sesuai standar kebersihan dan sterilisasi.

Namun, ia menilai kendala utama terletak pada jarak distribusi makanan dari dapur ke sekolah penerima.

“Bayangkan, lokasi dapur di Dusun Eri, Nusaniwe, namun pengantaran dilakukan hingga ke sekolah-sekolah di seluruh kecamatan tersebut. Kami harap dapur-dapur MBG ini bisa diperbanyak agar satu desa hanya menangani siswa di desa tersebut,” ujarnya.

Dessy menjelaskan penambahan dapur MBG di setiap wilayah akan mempercepat distribusi dan menjamin makanan tetap dalam kondisi baik saat diterima siswa.

Ia menilai hal ini juga akan membantu mencegah kejadian tidak diinginkan, seperti insiden keracunan atau temuan belatung pada makanan yang sempat terjadi sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Ambon melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Eri, Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe dan Waiheru, Baguala Ambon.

Hasil inspeksi menunjukkan bahwa dapur beroperasi dengan standar kebersihan tinggi, alat masak steril, serta proses pengolahan makanan sesuai prosedur.

Berdasarkan data per 4 September 2025 yang diterima DPRD, dari 482 sekolah tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Ambon, baru 112 sekolah yang terlayani program MBG.

Jumlah itu setara dengan sekitar 16 ribu siswa dari lebih dari 60 ribu siswa yang tercatat di seluruh lembaga pendidikan di bawah kewenangan Pemkot Ambon. Artinya, capaian layanan MBG baru berada pada kisaran 21 hingga 23 persen, baik dari sisi jumlah sekolah maupun siswa penerima manfaat.

Saat ini, terdapat sembilan dapur yang sudah beroperasi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi, sementara lima dapur tambahan masih dalam tahap persiapan.

Selain memperbanyak dapur, DPRD juga mendorong keterlibatan chef bersertifikat dalam pengelolaan setiap dapur MBG.

Menurut politikus Partai Golkar itu, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan bagi para siswa.